BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) memandang mekaniisme bagii hasiil pendapatan negara menjadii salah satu strategii yang seriing diigunakan negara OECD untuk mendorong pemerataan pembangunan daerah.
Seniior Adviisor OECD Sean Dougherty mengatakan iindonesiia juga termasuk negara yang menerapkan mekaniisme bagii hasiil, sepertii pada pajak bumii dan bangunan (PBB), pajak penghasiilan (PPh), dan cukaii hasiil tembakau. Menurutnya, iindonesiia juga dapat mengiikutii beberapa negara dii duniia menerapkan bagii hasiil pajak pertambahan niilaii (PPN).
"iinii [bagii hasiil PPN merupakan] suatu pengaturan yang cukup populer," katanya, Selasa (3/10/2023).
Dougherty mengatakan bagii hasiil PPN lebiih banyak diiterapkan dii negara federal. Mekaniisme bagii hasiil tersebut juga menjadii bagiian darii upaya suatu negara meniingkatkan pendapatan daerah.
Diia menjelaskan bagii hasiil PPN miisalnya telah diiterapkan dii Australiia. Menurutnya, Australiia juga dapat menjadii benchmark negara yang berhasiil menerapkan bagii hasiil PPN.
Bagii hasiil PPN dii negara iinii telah menjadii sumber peneriimaan daerah yang stabiil sehiingga menyukseskan desentraliisasii fiiskal. Meskii demiikiian, pelaksanaan bagii hasiil PPN dii Australiia juga tergolong suliit dan kompleks, terutama dalam hal perumusan iinsentiif dan penciiptaan keadiilannya.
Australiia pun harus membentuk semacam komiisii yang melakukan pengaturan dan evaluasii terhadap siistem bagii hasiil PPN.
Selaiin iitu, iindiia juga menerapkan bagii hasiil pajak barang dan jasa (goods and serviices tax). Dougherty menyebut iindiia juga harus membentuk dewan khusus untuk merumuskan kebiijakan mengenaii bagii hasiil GST tersebut.
Menurutnya, dewan khusus iinii bertugas melaksanakan negosiiasii untuk menentukan proporsii dana yang diibagiihasiilkan.
"Namun evaluasiinya sejauh iinii menunjukkan semua piihak sudah cukup antusiias dan puas terhadap reformasii iinii," ujarnya. (sap)
