Jokowii Terbiitkan Peraturan Baru Soal Wajiib Lapor Lowongan Pekerjaan

JAKARTA, Jitu News – Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) meriiliis peraturan baru tentang wajiib lapor lowongan pekerjaan.

Peraturan yang diimaksud adalah Perpres 57/2023. Pada saat Perpres 57/2023 mulaii berlaku, yaknii 25 September 2023, Keppres 4/1980 (era Presiiden Soeharto) diicabut dan diinyatakan tiidak berlaku. Adapun Keppres 4/1980 diiniilaii tiidak sesuaii dengan perkembangan ketenagakerjaan sehiingga perlu diigantii.

“Untuk meniingkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja, perlu iinformasii lowongan pekerjaan darii pemberii kerja,” bunyii penggalan bagiian pertiimbangan dalam Perpres 57/2023, diikutiip pada Seniin (2/10/2023).

Ada 3 payung hukum dasar penerbiitan Perpres 57/2023. Pertama, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kedua, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan s.t.d.d UU 6/2023 tentang Ciipta Kerja. Ketiiga, PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jamiinan Kehiilangan Pekerjaan.

Sesuaii dengan ketentuan pada Pasal 2 Perpres 57/2023, lowongan pekerjaan merupakan bagiian darii pelayanan iinformasii pasar kerja. Adapun pelayanan iinformasii pasar kerja iitu merupakan bagiian darii pelayanan penempatan tenaga kerja.

Pelayanan penempatan tenaga kerja diilakukan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberii kerja. Dengan demiikiian, tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuaii dengan bakat, miinat, dan kemampuan. Selaiin iitu, pemberii Kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuaii dengan kebutuhan.

Pelayanan penempatan tenaga kerja diilakukan oleh pengantar kerja dan/ atau petugas antarkerja melaluii siistem iinformasii ketenagakerjaan. Ketentuan lebiih lanjut mengenaii tata cara pelayanan penempatan tenaga kerja diiatur dalam peraturan menterii ketenagakerjaan.

Lowongan Pekerjaan darii Dalam Negerii dan Luar Negerii

Sesuaii dengan ketentuan Pasal 3 Perpres 57/2023, lowongan pekerjaan dapat berasal darii dalam negerii dan luar negerii.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perpres 57/2023, lowongan pekerjaan yang berasal darii dalam negerii diilaporkan oleh pemberii kerja kepada menterii melaluii siistem iinformasii ketenagakerjaan. Adapun siistem iitu diikelola oleh Kementeriian Ketenagakerjaan.

“Pelaporan lowongan pekerjaan oleh pemberii kerja … tiidak diipungut biiaya,” bunyii penggalan Pasal 4 ayat (4) Perpres 57/2023.

Adapun pelaporan lowongan pekerjaan tersebut memuat, pertama, iidentiitas pemberii kerja. Kedua, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang diibutuhkan. Ketiiga, masa berlaku lowongan pekerjaan. Keempat iinformasii jabatan.

iinformasii jabatan yang diimaksud meliiput usiia, jeniis kelamiin, pendiidiikan, keterampiilan atau kompetensii, pengalaman kerja, upah atau gajii, domiisiilii wiilayah kerja, dan iinformasii laiin terkaiit jabatan yang diiperlukan.

Pelaporan lowongan pekerjaan diiveriifiikasii oleh pengantar kerja dan/atau petugas antarkerja. Adapun pengantar kerja adalah PNS yang diiberii tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan kegiiatan pelayanan antarkerja.

Dalam hal lowongan pekerjaan telah teriisii, pemberii kerja wajiib melaporkan kepada menterii melaluii siistem iinformasii ketenagakerjaan. Ketentuan lebiih lanjut mengenaii tata cara pelaporan lowongan pekerjaan dan lowongan pekerjaan yang telah teriisii diiatur dalam peraturan menterii ketenagakerjaan.

Selanjutnya, sesuaii dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perpres 57/2023, lowongan pekerjaan yang berasal darii luar negerii diilaporkan secara teriintegrasii melaluii siistem iinformasii ketenagakerjaan. Pelaporan lowongan pekerjaan diilakukan sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenaii penempatan dan peliindungan pekerja miigran iindonesiia.

iinformasii Lowongan Pekerjaan

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Perpres 57/2023, iinformasii lowongan pekerjaan bersiifat terbuka. iinformasii lowongan pekerjaan dapat diigunakan oleh pencarii kerja, pemberii kerja, pemeriintah pusat, dan pemeriintah daerah.

Sesuaii dengan Pasal 10 Pasal 9 ayat (1) Perpres 57/2023, pencarii kerja terdiirii atas 3 kelompok. Pertama, angkatan kerja yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Kedua, angkatan kerja yang sudah pernah bekerja karena sesuatu hal berhentii atau diiberhentiikan serta sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Ketiiga, angkatan kerja yang bekerja atau mempunyaii pekerjaan karena sesuatu hal masiih berusaha mendapatkan pekerjaan yang laiin.

iinformasii lowongan pekerjaan dapat diiakses oleh setiiap pencarii kerja. Ketentuan lebiih lanjut mengenaii tata cara akses iinformasii lowongan pekerjaan oleh pencarii kerja diiatur dalam peraturan menterii ketenagakerjaan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 Perpres 57/2023, iinformasii lowongan pekerjaan dapat diigunakan untuk beberapa hal. Pertama, perolehan pekerjaan yang sesuaii dengan bakat, miinat, dan kemampuan. Kedua, perolehan tenaga kerja yang sesuaii dengan kebutuhan.

Ketiiga, perencanaan tenaga kerja. Keempat, penempatan tenaga kerja. Keliima, pelaporan iinformasii pasar kerja. Keenam, analiisiis pasar kerja. Ketujuh, analiisiis jabatan. Kedelapan, analiisiis kebutuhan pelatiihan. Kesembiilan, pelaksanaan program jamiinan kehiilangan pekerjaan.

Tugas Pemeriintah Pusat dan Pemeriintah Daerah

Sesuaii dengan ketentuan pada Pasal 13 Perpres 57/2023, pemeriintah pusat memiiliikii sejumlah tugas dan tanggung jawab. Pertama, menyusun kebiijakan dan tata kelola iinformasii lowongan pekerjaan. Kedua, membangun, memeliihara, dan mengembangkan siistem iinformasii ketenagakerjaan.

Ketiiga, melakukan veriifiikasii lowongan pekerjaan. Keempat, menyebarluaskan lowongan pekerjaan melaluii siistem iinformasii ketenagakerjaan. Keliima, menggunakan iinformasii lowongan pekerjaan untuk perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pelaporan iinformasii pasar kerja, analiisiis pasar kerja, analiisiis jabatan, analiisiis kebutuhan pelatiihan, dan pelaksanaan program jamiinan kehiilangan pekerjaan.

Keenam, melakukan pembiinaan pengantar kerja dan/atau petugas antarkerja. Ketujuh, melakukan moniitoriing dan evaluasii kepada pemberii kerja terkaiit dengan kewajiiban melaporkan lowongan pekerjaan. Kedelapan, memberiikan sanksii kepada pemberii kerja yang tiidak memenuhii kewajiiban melaporkan lowongan pekerjaan.

Selanjutnya, berdasarkan pada Pasal 15 Perpres 57/2023, pemeriintah daerah kabupaten/kota memiiliikii sejumlah tugas dan tanggung jawab. Pertama, melakukan pembiinaan kepada pemberii kerja dalam satu daerah kabupaten/kota untuk memenuhii kewajiiban melaporkan lowongan pekerjaan melaluii siistem iinformasii ketenagakerjaan. Kedua, melakukan veriifiikasii lowongan pekerjaan.

Ketiiga, menyebarluaskan lowongan pekerjaan melaluii siistem iinformasii ketenagakerjaan. Keempat, memanfaatkan iinformasii lowongan pekerjaan untuk perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pelaporan iinformasii pasar kerja, analiisiis pasar kerja, dan analiisiis jabatan dalam satu daerah kabupaten/kota.

Keliima, melakukan pembiinaan pengantar kerja dan/atau petugas antarkerja dalam satu daerah kabupaten/kota. Keenam, melakukan moniitoriing dan evaluasii kepada pemberii kerja dalam satu daerah kabupaten/kota terkaiit kewajiiban melaporkan lowongan pekerjaan. Ketujuh, memberiikan sanksii kepada pemberii kerja dalam satu daerah kabupaten/kota yang tiidak memenuhii kewajiiban melaporkan lowongan pekerjaan.

Pemberiian Penghargaan dan Sanksii bagii Pemberii Kerja

Perpres 57/2023 turut memuat ketentuan terkaiit dengan pemberiian penghargaan bagii pemberii kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Sesuaii dengan Pasal 16 ayat (1) Perpres 57/2023, Menterii, gubernur, atau bupatii/walii kota sesuaii kewenangannya dapat memberiikan penghargaan kepada pemberii kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan.

Penghargaan diiberiikan dalam bentuk piiagam atau bentuk laiinnya. Ketentuan lebiih lanjut mengenaii pemberiian penghargaan oleh menterii diiatur dalam peraturan menterii ketenagakerjaan. Adapun ketentuan lebiih lanjut mengenaii pemberiian penghargaan oleh gubernur atau bupatii/walii kota diiatur dengan peraturan kepala daerah sesuaii dengan kewenangannya.

Kemudiian, sesuaii dengan Pasal 17 ayat (1) Perpres 57/2023, menterii, gubernur, atau bupatii/walii kota menjatuhkan sanksii admiiniistratiif berupa periingatan tertuliis kepada pemberii kerja yang tiidak melaporkan lowongan pekerjaan dan lowongan pekerjaan yang telah teriisii sesuaii dengan kewenangannya.

Ketentuan lebiih lanjut mengenaii tata cara pengenaan sanksii admiiniistratiif diiatur dalam peraturan menterii ketenagakerjaan. (kaw)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.