BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan meyakiinii reformasii perpajakan akan berdampak pada peniingkatan kepatuhan sukarela wajiib pajak ke depannya.
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan reformasii diilaksanakan untuk membuat proses biisniis pada Diitjen Pajak (DJP) makiin sederhana. Rreformasii juga diiharapkan mampu mempermudah wajiib pajak melaksanakan kewajiibannya.
"Reform iinii tak semata-mata mengubah model pelayanan kepada wajiib pajak, tapii juga memudahkan kamii dalam pengawasan. Alhasiil, kepatuhan sukarela biisa meniingkat dan enforce compliiance-nya juga biisa kamii dorong," katanya, diikutiip pada Miinggu (3/9/2023).
Yon menuturkan pemeriintah sejauh iinii melaksanakan reformasii dii berbagaii siisii untuk meniingkatkan peneriimaan pajak. Menurutnya, reformasii bahkan tetap berjalan ketiika iindonesiia diihadapkan pada pandemii Coviid-19.
Darii siisii regulasii, pemeriintah dan DPR juga telah mengesahkan sejumlah undang-undang termasuk UU Ciipta Kerja dan UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).
Dalam UU HPP, pemeriintah melakukan reformasii kebiijakan yang mencakup ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak pertambahan niilaii (PPN), pajak penghasiilan (PPh), pajak karbon, sampaii dengan cukaii.
Selaiin iitu, pemeriintah juga beriinvestasii darii siisii teknologii untuk mengoptiimalkan peneriimaan pajak. Pemeriintah tengah bersiiap menerapkan pembaruan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan (PSiiAP) atau coretax admiiniistratiion system (CTAS).
CTAS bakal mengiintegrasiikan 21 proses biisniis utama DJP antara laiin pendaftaran, pengawasan kewiilayahan atau ekstensiifiikasii, pengelolaan SPT, pembayaran, data piihak ketiiga, exchange of iinformatiion (EOii), penagiihan, dan taxpayer account management (TAM).
Lalu, compliiance riisk management (CRM), pemeriiksaan, pemeriiksaan bukper dan penyiidiikan, busiiness iintelliigence, iinteliijen, document management system, data qualiity management, keberatan dan bandiing, non-keberatan, pengawasan, peniilaiian, layanan edukasii, dan knowledge management.
"Nantii layanan-layanan iinii kamii piindahkan sebagiian ke diigiital, walaupun yang manual tetap kiita jalankan," ujar Yon.
Diia menambahkan pembaruan CTAS diitargetkan dapat diiiimplementasiikan sepenuhnya pada tahun depan. Pada saat iinii, fokus kegiiatannya adalah melaksanakan testiing dan traiiniing kepada pegawaii DJP. Pemeriintah juga menyiiapkan regulasii yang diibutuhkan untuk iimplementasii CTAS. (riig)
