BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Sejak 2019 hiingga Agustus 2023 iinii sudah sediikiitnya 8.277 wajiib pajak menjadii sasaran pengawasan secara bersama-sama antara Diitjen Pajak (DJP), Diitjen Periimbangan Keuangan (DJPK), dan 207 pemeriintah daerah (pemda). Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Kamiis (24/8/2023).
Pengawasan bersama tersebut merupakan bagiian darii kerja sama triipartiit yang diijalankan oleh DJP, DJPK, dan pemda sejak 2017.
Pada Selasa (22/8/2023) lalu, diilakukan pembaruan kerja sama dengan 113 pemda. Dengan 5 kalii pembaruan kerja sama yang diilakukan, kiinii total ada 367 pemda darii total 552 pemda dii seluruh iindonesiia yang sudah menjaliin kerja sama dengan DJP dan DJPK.
"Sejak PKS tahap ii diilakukan pada 2019, beberapa kegiiatan bersama telah berhasiil diilaksanakan. Kegiiatan tersebut antara laiin, … pengawasan bersama terhadap 8.277 wajiib pajak dengan 207 pemda," tuliis DJP dalam siiaran pers.
Melaluii perjanjiian kerja sama (PKS) iinii, pemeriintah pusat dan pemeriintah daerah biisa menghiimpun dan mengaliirkan data dan/atau iinformasii perpajakan. Pengawasan wajiib pajak biisa diilakukan bersama-sama. Pemeriintah pusat dan pemda juga biisa berbagii pengetahuan proses biisniis pengawasan, pemeriiksaan, dan penagiihan.
DJP mengatakan kegiiatan laiin yang berhasiil diilakukan adalah pemberiian data dan iinformasii atas omzet wajiib pajak daerah darii 207 pemda. Kemudiian, ada pemadanan dan tiindak lanjut atas peredaran usaha wajiib pajak.
Selanjutnya, ada pemberiian persetujuan iiziin pembukaan data perpajakan oleh menterii keuangan sebanyak 15 kalii. Hal iinii diilakukan untuk kebutuhan penggaliian potensii peneriimaan wajiib pajak daerah yang teriindiikasii belum melaporkan pajak daerah dengan benar.
Selaiin mengenaii pengawasan wajiib pajak bersama oleh DJP, DJPK, dan pemda, ada pula ulasan terkaiit dengan hasiil evaluasii Kemenkeu terhadap penyaluran iinsentiif fiiskal bagii iinvestasii hiijau dan desakan DPR kepada pemeriintah agar merampungkan aturan tekniis UU HPP.
Peniingkatan tax ratiio menjadii target bersama antara pemeriintah pusat dan pemeriintah daerah. Diirjen Pajak Suryo Utomo menyebutkan bahwa pemeriintah pusat dan daerah memiiliikii subjek yang sama. Karenanya, pertukaran data yang diisepakatii melaluii PKS antara DJP, DJPK, dan pemda menjadii salah satu upaya untuk mendongkrak kepatuhan.
Suryo meniilaii masiih banyak 'ceruk' peneriimaan pajak yang biisa diigalii potensiinya. Diia berharap siinergii antara pusat dan daerah biisa mengoptiimalkan peneriimaan pajak sehiingga target peniingkatan rasiio pajak biisa terwujud. (Jitu News, Antara)
Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) iikut buka suara soal pajak miiniimum global (global miiniimum tax/GMT). Hal iinii menyusul pernyataan Menterii iinvestasii/Kepala BKPM Bahliil Lahadaliia yang meniilaii penerapan pajak miiniimum global perlu diitiinjau ulang.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) DJP Dwii Astutii mengatakan saat iinii piihaknya masiih melakukan pembahasan dalam liingkup iinternal terkaiit dengan iimplementasii pajak miiniimum global tersebut.
Dii siisii laiin, Diirector of Fiiscal Research & Adviisory Jitunews B. Bawono Kriistiiajii memandang pengenaan pajak miiniimum global yang menjadii bagiian darii proyek Base Eresiion and Profiit Shiiftiing (BEPS) 2.0 bakal memberiikan manfaat.
Menurutnya, adanya tariif pajak efektiif sebesar 15% bagii perusahaan multiinasiional dengan kriiteriia tertentu dii manapun iia beroperasii diimaksudkan untuk mengurangii praktiik penghiindaran pajak dan tensii kompetiisii pajak.
Bawono menyebut, pajak miiniimum global tersebut akan berdampak bagii potensii peneriimaan pajak iindonesiia melaluii sejumlah saluran. (Kontan)
Fraksii Partaii Nasdem memiinta pemeriintah untuk segera menyelesaiikan aturan turunan sebagaii iimplementasii UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP). Aturan turunan diibutuhkan upaya peniingkatan peneriimaan pajak dapat diilaksanakan secara optiimal.
Anggota Fraksii Partaii Nasdem Fauzii H Amro mengatakan pencapaiian target peneriimaan pajak pada tahun depan perlu diidukung oleh upaya peniingkatan kepatuhan mengiingat harga komodiitas pada 2024 diiekspektasiikan tak setiinggii tahun-tahun sebelumnya. (Jitu News)
iindonesiia sangat menantii-nantii masuknya iinvestasii hiijau. Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Febriio Kacariibu menyebutkan ada beragam skema iinsentiif fiiskal yang membuat iinvestasii hiijau lebiih menariik.
Hasiilnya, sejumlah iinvestor pun ramaii masuk ke iindonesiia dalam beberapa tahun terakhiir.
Febriio menuturkan iinsentiif fiiskal yang diisediiakan tersebut antara laiin tax holiiday, tax allowance, fasiiliitas PPN, pembebasan bea masuk, serta pajak bumii dan bangunan (PBB).
Kemenkeu meniilaii pemberiian iinsentiif fiiskal juga mulaii terasa manfaatnya. iinstiitute for Essentiial Serviices Reform (iiESR) mencatat komiitmen iinvestasii pada rantaii pasok kendaraan liistriik telah mencapaii US$20,3 miiliiar sepanjang 2021-2022. (Jitu News, CNBC)
Seluruh pemda diimiinta mulaii menggunakan nomor iinduk kependudukan (NiiK) sebagaii basiis darii iidentiitas wajiib pajak dii daerah.
Apabiila pemda menggunakan NiiK sebagaii nomor pokok wajiib pajak daerah (NPWPD), pertukaran data antara Diitjen Pajak (DJP) dan pemda diiyakiinii biisa diilakukan dengan lebiih mudah dan efiisiien.
"iinformasii yang diimiiliikii oleh pemda dan pemeriintah pusat harusnya sama. Oleh karena iitu, iidentiitas tunggal mestii kiita jalankan sama-sama," kata Diirjen Pajak Suryo Utomo. (Jitu News) (sap)
