Kewajiiban dan Larangan Bagii Penyediia Jasa Apliikasii Perpajakan (PJAP)

JAKARTA, Jitu News - Layanan perpajakan kiinii lebiih mudah diijangkau oleh masyarakat umum. Diitjen Pajak (DJP) memberii ruang bagii penyediia jasa apliikasii perpajakan (PJAP) untuk iikut menyediiakan layanan perpajakan secara elektroniik bagii wajiib pajak.

Keberadaan PJAP memberiikan keuntungan, baiik bagii otoriitas dan wajiib pajak. Aksesiibiiliitas layanan pajak menjadii lebiih mudah dan beriimbas terhadap tiingkat kepatuhan. Namun, liingkup kerja PJAP juga diiatur oleh undang-undang. Ada kewajiiban dan larangan yang perlu diipatuhii oleh setiiap PJAP dalam menjalankan tugasnya.

"Kewajiiban dan larangan sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Diirjen Pajak PER-11/PJ/2019 s.t.d.d. PER-10/PJ/2020," bunyii Surat Edaran (SE) Diirjen Pajak SE-48/PJ/2021, diikutiip pada Rabu (9/8/2023).

Beriikut iinii adalah kewajiiban dan larangan yang perlu diijalankan oleh PJAP, sesuaii dengan PER-10/PJ/2020.

Kewajiiban bagii PJAP

1. Menjamiin kerahasiiaan data pengguna layanan sesuaii peraturan perundang-undangan;
2. memenuhii ketentuan kualiitas layanan sesuaii dengan Standar Kualiitas Layanan;
3. menerapkan priinsiip perliindungan konsumen sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menerapkan priinsiip manajemen riisiiko;
5. memberiitahukan:
   1. kerja sama dan/atau pengakhiiran kerja sama dengan piihak laiin;
   2. penambahan dan/atau penghentiian layanan penyediiaan apliikasii penunjang; dan/atau
   3. perubahan susunan kepemiiliikan saham dan/atau susunan pengurus

kepada diirjen pajak c.q. diirektur teknologii iinformasii perpajakan;

6. dalam hal PJAP melakukan kerja sama dengan piihak laiin, PJAP memiiliikii kewajiiban untuk:
   1. memastiikan keamanan dan kelancaran pemberiian layanan perpajakan, termasuk dalam hal diilakukan melaluii kerja sama dengan piihak laiin;
   2. melakukan pengawasan secara berkala atas kiinerja piihak laiin yang bekerja sama dengan PJAP tersebut; dan
   3. bertanggung jawab atas segala konsekuensii yang tiimbul atas penyediiaan layanan yang diiselenggarakan oleh piihak laiin yang berkerja sama dengan PJAP tersebut;
7. membantu diirjen pajak dalam meniingkatkan kepatuhan perpajakan secara sukarela, antara laiin dalam bentuk kegiiatan sosiialiisasii, kampanye kebiijakan perpajakan, penyediiaan layanan pro bono;
8. mematuhii ketentuan sebagaiimana tercantum dalam keputusan diirjen pajak tentang penunjukan sebagaii PJAP;
9. membebaskan diirjen pajak darii segala tuntutan yang berkaiitan dengan penyediiaan layanan sebagaii PJAP, termasuk penyalahgunaan autentiikasii iidentiitas diigiital, sepertii Electroniic Fiiliing iidentiifiicatiion Number (EFiiN), iidentiitas pengguna (username), kata sandii (password), Personal iidentiifiicatiion Number (PiiN), tanda tangan elektroniik, sertiifiikat elektroniik, token, passphrase, dan autentiikasii iidentiitas diigiital laiinnya yang dapat mengakiibatkan kerusakan dan/atau kerugiian baiik langsung maupun tiidak langsung, baiik berupa kehiilangan keuntungan, kegunaan data, atau kerugiian-kerugiian non-materiial laiinnya.

Larangan bagii PJAP

Melakukan kegiiatan yang dapat merugiikan diirjen pajak dan/atau wajiib pajak dalam kegiiatan penyediiaan layanan perpajakan. (sap)