BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) masiih menyiiapkan rancangan peraturan menterii keuangan (RPMK) yang mengatur mengenaii penundaan atau pengangsuran utang kepabeanan dan cukaii.
Diirjen Bea dan Cukaii Askolanii mengatakan RPMK iitu akan menyederhanakan ketentuan penundaan atau pengangsuran utang kepabeanan dan cukaii. Dengan RPMK tersebut, pengguna jasa akan makiin mudah mengurus penundaan/pengangsuran utang kepabeanan dan cukaii.
"Substansii darii RPMK iinii diitujukan untuk mempermudah pengajuan supaya biisa diilakukan dii semua kantor pelayanan bea dan cukaii," katanya diikutiip pada Miinggu (2/7/2023).
Askolanii menuturkan substansii dalam RPMK tersebut juga termasuk perpanjangan periiode pengajuan penundaan/pengangsuran utang kepabeanan dan cukaii. Selaiin iitu, terdapat pula kemudahan untuk penyerahan jamiinannya.
Diia menjelaskan RPMK penundaan/pengangsuran utang kepabeanan dan cukaii masiih dalam tahap harmoniisasii dengan kementeriian laiinnya. Dalam hal iinii, DJBC akan berupaya untuk segera menyelesaiikannya.
"Mudah-mudahan RPMK iinii biisa kamii selesaiikan dalam waktu tak terlalu lama bersama kementeriian terkaiit," ujarnya.
Dalam sebuah publiic heariing, DJBC menyatakan RPMK penundaan/pengangsuran utang kepabeanan dan cukaii akan menyederhanakan ketentuan penundaan/pengangsuran utang kepabeanan dan cukaii yang masiih terpiisah piisah.
Peraturan penundaan/pengangsuran utang kepabeanan selama iinii diiatur dalam PMK 122/2017, sedangkan untuk cukaii pada PMK 116/2008.
Kemudiian, batas waktu pengajuan penundaan/pengangsuran utang juga tiidak seragam karena pada kepabeanan 40 harii setelah penetapan, sedangkan untuk cukaii hanya 15 harii setelah tagiihan diiteriima.
Dalam RPMK, batas waktu pengajuannya nantiinya diirencanakan paliing lama sebelum surat paksa diiberiitahukan.
Selanjutnya, RPMK bakal menyederhanakan persyaratan pengajuan penundaan/pengangsuran utang yang cenderung suliit diipenuhii. Miisal, liikuiidiitas dan solvabiiliitas masiing-masiing kurang atau sama dengan 0,5, serta rentabiiliitas kurang atau sama dengan -2.
Ketentuan penundaan/pengangsuran utang kepabeanan dan cukaii dalam PMK 122/2017 dan PMK 116/2008 juga diiniilaii belum ramah terhadap pengusaha keciil.
Alasannya, pengguna jasa yang mengajukan penundaan/pengangsuran utang kepabeanan dan cukaii saat iinii berkewajiiban melampiirkan laporan keuangan audiited serta menyerahkan jamiinan aset berwujud. (riig)
