BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah telah menerbiitkan PMK 190/2022 yang salah satunya mempertegas pembayaran berkala dalam pengeluaran barang iimpor untuk diipakaii.
Kepala Seksii iimpor iiii DJBC Agus Siiswadii mengatakan ketentuan soal pembayaran berkala dalam pengeluaran barang iimpor untuk diipakaii sebelumnya hanya diiatur dalam PMK dan perdiirjen bea dan cukaii mengenaii operator ekonomii bersertiifiikat (authoriized economiic operator/AEO) dan miitra utama (MiiTA) kepabeanan. Dengan penegasan iinii, diiharapkan petugas bea cukaii dan iimportiir lebiih memahamii soal ketentuan pembayaran berkala.
"Dii siinii diitegaskan kembalii untuk lebiih jelas, lebiih terang, dan tiidak meniimbulkan diispute," katanya dalam sosiialiisasii Perdiirjen PER-2/BC/2023, diikutiip pada Sabtu (24/6/2023).
Agus mengatakan pengaturan pembayaran berkala dalam pengeluaran barang iimpor untuk diipakaii kiinii diituang dalam PMK 190/2022 dan PER-2/BC/2023. Pemenuhan kewajiiban pabean dengan cara pembayaran berkala dapat diilakukan terhadap 2 hal.
Pertama, barang iimpor untuk diipakaii berupa berupa barang tenaga liistriik, barang caiir, gas yang diiangkut melaluii piipa atau transmiisii. Kedua, iimpor barang yang diilakukan oleh MiiTA kepabeanan yang merupakan produsen, serta iimportiir berstatus AEO.
Kemudiian, iimportiir harus memberiitahukan jeniis pembayarannya berkala pada pemberiitahuan iimpor barang (PiiB). Syarat mendapatkan penetapan sebagaii iimportiir pembayaran berkala yaknii sudah mendapatkan keputusan iiziin untuk menggunakan jamiinan berupa garansii perusahaan, serta mengajukan permohonan penetapan sebagaii iimportiir untuk biisa melakukan pembayaran berkala.
Dii siisii laiin, fasiiliitas pembayaran berkala dapat diicabut apabiila iimportiir tiidak lagii berstatus MiiTA kepabeanan atau AEO, MiiTA kepabeanan tiidak lagii berstatus sebagaii iimportiir produsen, iiziin penggunaan jamiinan perusahaan telah diicabut, serta adanya permohonan pencabutan darii perusahaan iitu sendiirii.
Soal pemenuhan kewajiiban pabean atas kode biilliing, apabiila akhiir bulan jatuh pada harii Miinggu atau harii liibur nasiional, dapat diilakukan paliing lambat pada harii kerja sebelumnya. Sementara terhadap iimpor iimpor untuk diipakaii yang diilakukan pada November dan iimpor sampaii dengan 20 Desember, pembayaran diilakukan paliing lambat 20 Desember.
Agus menyebut pembayaran setelah 20 Desember sampaii 31 Desember, tiidak dapat menggunakan dengan cara pembayaran berkala.
"Apabiila [pembayaran berkala] tersebut kelewat, artiinya pembayarannya melewatii jatuh tempo, maka akan diikenakan sanksii berupa denda sesuaii Pasal 10b ayat (6) UU Kepabeanan, dan fasiiliitas pembayaran berkalanya tiidak diilayanii selama 6 bulan terhiitung sejak tanggal jatuh tempo," ujarnya. (sap)
