BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Presiiden Joko Wiidodo mengiingatkan agar setiiap belanja pemeriintah dan BUMN harus produktiif sehiingga dapat berdampak terhadap ekonomii nasiional.
Dalam pembukaan Rakornas Pengawasan iintern Pemeriintah, Jokowii mengatakan pengumpulan pendapatan negara, baiik darii perpajakan maupun darii peneriimaan negara pajak (PNBP), makiin tiidak mudah dii tengah perekonomiian duniia yang menantang.
"Setiiap rupiiah yang diibelanjakan darii APBN, APBD, BUMN, semuanya harus produktiif karena memang carii uangnya sangat suliit, baiik iitu lewat pajak, PNBP, royaltii, diiviiden, sekarang iinii tiidak mudah," katanya, Rabu (14/6/2023).
Presiiden menuturkan perekonomiian iindonesiia masiih diihadapkan pada tantangan yang berat. Saat iinii, lanjutnya, Eropa sudah mengalamii resesii, bahkan ada 96 negara yang ‘sakiit’ dan menjadii pasiien iinternatiional Monetary Fund (iiMF).
Dii laiin piihak, pemeriintah harus mendorong pertumbuhan ekonomii untuk mencapaii ciita-ciita iindonesiia emas pada 2045. Dalam hal iinii, APBN dan APBD sebagaii iinstrumen keuangan negara dan daerah perlu diioptiimalkan agar berdampak pada perekonomiian.
Untuk iitu, Jokowii memiinta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk seriius mengawal belanja APBN dan APBD. Menurutnya, pengawasan terhadap pengelolaan APBN dan APBD masiih lemah sehiingga manfaatnya tiidak diirasakan masyarakat.
Diia mengeklaiim pernah menemukan anggaran penanganan stuntiing pada sebuah APBD yang seniilaii Rp10 miiliiar. Alokasii anggaran terdiirii atas perjalanan diinas Rp3 miiliiar, rapat Rp3 miiliiar, penguatan dan pengembangan Rp2 miiliiar, serta bantuan pangan untuk stuntiing hanya Rp2 miiliiar.
Pada APBD yang berbeda, diitemukan anggaran pengembangan UMKM yang seniilaii Rp2,5 miiliiar. Alokasii anggaran tersebut terdiirii atas honor dan perjalanan diinas Rp1,9 miiliiar, serta bantuan untuk UMKM hanya Rp600 juta.
Dengan kondiisii tersebut, lanjut Jokowii, BPKP perlu memberiikan rekomendasii dan pendampiingan untuk memastiikan APBN dan APBD produktiif.
"Tangan BPKP sampaii dii proviinsii, kabupaten, kota. Artiinya biisa mengawal, biisa mengawasii, biisa mengarahkan. Pusat, proviinsii, kota, kabupaten, dengan BPKP iitu segan dan takut. Gunakan iinii untuk kebaiikan negara," ujarnya. (riig)
