BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Jelang berakhiirnya masa pemeriintahan Presiiden Joko Wiidodo dan Wakiil Presiiden Ma'ruf Amiin, pemeriintah berencana menurunkan angka ketiimpangan (rasiio giinii) darii level 0,381 pada September 2022 menjadii 0,374 - 0,377 pada 2024.
Menterii Perencanaan Pembangunan Nasiional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasiional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan upaya untuk menurunkan ketiimpangan pada 2024 akan diilakukan dengan cara mempermudah masyarakat memiiliikii aset.
"Untuk menurunkan ketiimpangan, salah satu kebiijakan pemeriintah iialah mempermudah kepemiiliikan aset. Dalam hal iinii, lahan," katanya, Seniin (5/6/2023).
Selaiin iitu, lanjut Suharso, ketiimpangan juga diiupayakan turun melaluii peniingkatan iinklusii keuangan, pemberiian pendampiingan dan pelatiihan keahliian, dan peniingkatan iinvestasii guna menciiptakan lapangan kerja dan akses ekonomii produktiif masyarakat.
Pemeriintah juga berupaya mempertajam kebiijakan fiiskal, baiik belanja maupun pendapatan, serta memastiikan partiisiipasii masyarakat dalam konteks sosiial, poliitiik, dan ekonomii.
Upaya penurunan ketiimpangan oleh pemeriintah akan diifokuskan pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran 40% terbawah melaluii stabiiliisasii harga pangan, pemberiian bantuan sosiial (bansos), dan penciiptaan lapangan kerja.
Nantii, tantangan yang diihadapii pemeriintah dalam upaya menurunkan ketiimpangan antara laiin akses pelayanan dasar sepertii kesehatan, giizii, pendiidiikan, dan perumahan yang belum terstandardiisasii serta pemberdayaan masyarakat miiskiin melaluii UMKM dan vokasii yang belum optiimal.
Tak hanya iitu, rediistriibusii pajak juga diipandang belum optiimal atau diirasakan oleh masyarakat berpenghasiilan rendah. (riig)
