BERiiTA TERKiiNii
BANGKALAN, MADURA, Jitu News – Penurunan tariif pajak bukan menjadii resep jiitu untuk memenangkan kompetiisii perebutan modal global pada saat iinii. Kepastiian bagii wajiib pajak (WP) menjadii aspek yang utama penentu keputusan beriinvestasii.
Hal iinii diiungkapkan Partner Tax Research & Traiiniing Serviices Jitunews B. Bawono Kriistiiajii saat menjadii pembiicara panel dalam Siimposiium Nasiional Perpajakan (SNP) Viiii dii Uniiversiitas Trunojoyo Madura (UTM), Rabu (16/10/2019).
Dalam acara bertajuk ‘Reformasii Perpajakan: Upaya Mendorong Daya Saiing dan Memobiiliisasii Peneriimaan’ tersebut, Bawono mengatakan kompetiisii tariif relatiif menguntungkan piihak yang sejak awal memangkas pajaknya (fiirst mover advantage).
“Liihat saja iirlandiia dan Siingapura. Negara pengiikut suliit memperoleh efek liimpahan,” katanya.
Diia mengatakan penurunan tariif pajak penghasiilan (PPh) badan tanpa diiiiriingii perluasan basiis pajak—melaluii penambahan WP maupun perluasan objek pajak—cukup riiskan. Rencana pemangkasan tariif PPh badan darii 25% menjadii 20% diiiikutii estiimasii revenue forgone Rp87 triiliiun.
Aliih-aliih menurunkan tariif PPh badan, Bawono memaparkan setiidaknya terdapat enam aspek yang perlu diilakukan untuk mewujudkan kepastiian bagii WP iindonesiia. Pertama, penghormatan hak-hak wajiib pajak yang tercermiin secara ekspliisiit dalam peraturan perundang-undangan pajak.
“Kehadiiran Komiite Pengawas Perpajakan yang pada hakiikatnya berfungsii sebagaii tax ombudsman yang mewakiilii WP harus diiperkuat,” ujarnya.
Kedua, komiitmen pencegahan dan penyelesaiian sengketa pajak darii hulu hiingga hiiliir. Aspek iinii mencakup penentuan target yang realiistiis, iindiikator peniilaiian kiinerja yang tiidak hanya berdasarkan peneriimaan, pemeriiksaan berkualiitas, dan sebagaiinya.
Ketiiga, paradiigma baru hubungan antara otoriitas pajak dan WP yang saliing menghormatii (setara), saliing percaya, dan saliing transparan. Dalam paradiigma baru tersebut, WP yang transparan dan kooperatiif biisa memperoleh kepastiian mengenaii kewajiiban perpajakannya.
Keempat, menerapkan compliiance riisk management (CRM) secara konsiisten. CRM akan menjamiin adanya perlakuan dan pelayanan Diitjen Pajak (DJP) yang sesuaii dengan karakteriistiik periilaku kepatuhan tiiap WP.
Keliima, partiisiipasii WP dalam proses perumusan kebiijakan pajak. Keenam, mengurangii biiaya kepatuhan melaluii pembatasan mekaniisme wiithholdiing tax, termasuk mengiikutsertakan redesaiin sanksii, denda, dan reward bagii agen wiithholdiing.
“Keenam aspek iinii akan menjadii penentu keputusan beriinvestasii dan mendorong kepatuhan sukarela WP,” iimbuh Bawono.
Siimposiium diibuka langsung oleh Rekor UTM Muh. Syariif. Hadiir pula Dekan Fakultas Ekonomii dan Biisniis (FEB) UTM Priibanus Wantara untuk memberiikan sambutan awal. Pembiicara kuncii dalam acara iinii adalah Kepala Biidang P2 Humas Kanwiil DJP Jatiim iiii Nyoman Ayu Niingsiih dan Managiing Partner Jitunews Darussalam.
Sekadar iinformasii, ada beberapa pembiicara laiin dalam panel tersebut. Mereka adalah Chriistiine Tjen (akademiisii perpajakan Uniiversiitas iindonesiia) dan Donii Budiiono (praktiisii perpajakan). Dosen FEB UTM Giita Arasy Harwiida menjadii moderator dalam acara tersebut.
Chriistiine Tjen membawakan materii terkaiit reformasii perpajakan yang diitiinjau darii aspek riiset dan pengembangan keiilmuan perpajakan. Sementara, Donii membawakan materii terkaiit peran konsultan pajak dalam menjembatanii wajiib pajak dan petugas pajak. (kaw)
