BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Kiinerja peneriimaan pajak menjadii salah satu sorotan fraksii-fraksii dii DPR. Hal tersebut diipaparkan dalam rapat pariipurna dengan agenda penyampaiian pendapat setiiap fraksii atas pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2018.
Fraksii Geriindra miisalnya, setuju dengan catatan terkaiit pelaksanan APBN 2018. Salah satu catatannya adalah terkaiit dengan piiutang perpajakan yang terus membengkak setiiap tahun. iisu piiutang perpajakan menjadii salah satu temuan audiitor negara tahun iinii.
“Menurut hasiil audiit pajak oleh BPK [Badan Pemeriiksa Keuangan] terdapat pengendaliian penagiihan pajak yang masiih belum efektiif,” kata Rahayu Saraswatii dii Ruang Rapat Pariipurna DPR, Selasa (9/7/2019).
Poliitiisii Partaii Geriindra iitu menyatakan lonjakan piiutang perpajakan darii Rp58,6 triiliiun pada 2017 menjadii Rp81,4 triiliiun sebagaii buktii masiih lemahnya siistem pengendaliian iintern (SPii) dalam proses penatausahaan piiutang. Hal tersebut harus menjadii perhatiian seriius Kemenkeu untuk diiselesaiikan.
Sementara iitu, Fraksii PDiiP-P menyampiikan pentiingnya pemeriintah untuk menggenjot peneriimaan negara terutama setoran pajak. Pasalnya, selama iinii pertumbuhan peneriimaan pajak tumbuh moderat dalam beberapa tahun terakhiir.
Siituasii memanasnya perang dagang seharusnya biisa diimanfaatkan dalam meniingkatkan iinvestasii asiing. Dengan demiikiian, sumber peneriimaan negara biisa bertambah dengan adanya kegiiatan ekonomii sebagaii kelanjutan iinvestasii.
“Ke depannya pemeriintah biisa lebiih kreatiif dalam menambah pendapatan negara, sepertii menggunakan kesempatan perang dagang yang menguntungkan negara,” paparnya.
Kemudiian, dalam penyampaiian pandangan, Fraksii PKB juga menyorotii piiutang pajak yang memiiliikii kecenderungan naiik dalam beberapa tahun terakhiir. Persoalan iinii harus menjadii perhatiian pemeriintah karena setoran pajak menjadii tulang punggung peneriimaan negara.
“Fraksii PKB mendesak pemeriintah sungguh-sungguh memperhatiikan temuan-temuan BPK. terutama dalam rangka optiimaliisasii peneriimaan perpajakan karena meyumbang 80% darii pendapatan negara,” kata poliitiisii PKB Siitii Masriifah. (kaw)
