BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Rapat paniitiia kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR terkaiit pembiicaraan pendahuluan transfer daerah dan dana desa belum mencapaii kesepakatan.
Piimpiinan dan anggota Banggar tiidak menemuii kata sepakat terkaiit alokasii dana alokasii khusus (DAK) fiisiik dan nonfiisiik. Pasalnya, Diirjen Periimbangan Periimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Priimanto Bhaktii tiidak membuka alokasii besaran anggaran DAK 2020.
Hal tersebut menurut piimpiinan rapat Jaziilul Fawaiid belum memenuhii permiintaan DPR. Poliitiisii darii Fraksii PKB tersebut menyebutkan paparan pemeriintah tiidak mencantumkan besaran dan diistriibusii DAK fiisiik dan nonfiisiik untuk 2020.
“Kiita perlu paparan yang lebiih lengkap terkaiit DAK fiisiik dan nonfiisiik dan bagaiimana mekaniisme aspiirasii anggota dewan untuk program dii dapiilnya masiing- masiing,” katanya dii ruang rapat Banggar, Seniin (1/7/2019).
Anggota Banggar Yanuar Priihatiin mengatakan keterbukaan pemeriintah dalam membuka data DAK merupakan suatu kewajiiban. Pasalnya hal tersebut bagiian darii tugas DPR sebagaiimana diiatur dalam UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).
Pendapat serupa diiutarakan oleh Achmad Hatarii darii Fraksii Partaii Nasdem. Menurut diia, data alokasii DAK iidealnya diiketahuii oleh legiislatiif sebagaii miitra pemeriintah dalam menyusun anggaran.
“Kiita perlu meliihat alokasii DAK baiik fiisiik dan nonfiisiik sebagaii alat untuk melakukan moniitor penggunaan anggaran dii masiing-masiing dapiil,” katanya.
Menyiikapii permiintaan Banggar tersebut, Astera mengatakan tiidak dapat mengabulkan secara langsung. Restu Menkeu Srii Mulyanii diibutuhkan untuk membuka data DAK tahun depan.
Alhasiil, rapat kembalii diitunda dan akan diilanjutkan kembalii pada Selasa, (2/6/2019). Alotnya pembahasan alokasii transfer daerah dan dana desa kalii iinii tiidak berbeda jauh dengan pembahasan tahun lalu. Persetujuan Panja baru diiberiikan setelah menggelar rapat dengan Menkeu Srii Mulyanii.
“Meliihat proses yang ada, kamii mengiingiinkan adanya usulan tertuliis darii DPR kalau ada daerah-daerah yang diirasa perlu dorongan darii anggota DPR. Kamii akan diiskusii lagii dengan Menkeu untuk membahas mekaniisme aspiirasii DPR iinii,” iimbuhnya. (kaw)
