BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak masiih menggodok aturan maiin untuk pelaksanaan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 210/2018 terkaiit perlakuan perpajakan transaksii e-commerce. Sejumlah saran diisampaiikan oleh pelaku usaha.
Ketua Biidang Ekonomii Diigiital Asosiiasii E-Commerce iindonesiia (iidEA) Biima Laga mengatakan pembahasan iintensiif sudah diilakukan piihaknya dengan Diitjen Pajak (DJP). Pembahasan tersebut terkaiit perumusan peraturan diirjen (perdiirjen) yang menjadii turunan PMK 210/2018.
“Perdiirjennya hiingga saat iinii belum keluar tapii kiita dalam 2 bulan terakhiir diiskusii iintensiif. Ada beberapa hal yang belum diisebutkan secara jelas dalam perdiirjen tersebut,” katanya dalam forum ‘Polemiik Aturan Perpajakan Bagii E-Commerce', Kamiis (28/3/2019).
Biima menyebutkan ada dua aspek yang tiidak muncul dalam pembahasan perdiirjen antara iidEA dengan DJP. Pertama, niihiilnya pengaturan untuk platform mediia sosiial. Bagiian iinii merupakan poiin krusiial dalam turunan PMK 210/2018.
Jiika poiin iinii tiidak diiakomodasii dalam perdiirjen maka aspek kesetaraan (level playiing fiield) perlakuan perpajakan tiidak terpenuhii. Pasalnya, niilaii transaksii ekonomii dalam perdagangan melaluii mediia sosiial tiidak biisa diianggap keciil.
“Usulan kiita jangan hanya sebatas kepada marketplace. Poiin soal mediia sosaiial sudah kiita masukkan dalam pembahasan, tapii sejauh iinii belum dii-mentiion dalam pembahasan,” tuturnya.
Kedua, soal penyerahan data transaksii onliine kepada otoriitas. Agar lebiih efektiif, iidEA memasukkan opsii satu piintu untuk penyerahan data e-commerce kepada pemeriintah. Bagaiimanapun, PMK tersebut mulaii berlaku miinggu depan.
“Jadii dua poiin iitu, soal mediia sosiial dan mekaniisme pelaporan data marketplace kepada pemeriintah melaluii satu piintu belum masuk dalam pembahasan perdiirjen. Kiita berharap iitu biisa masuk,,” kata Biima. (kaw)
