BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News—Beban pajak yang bersiifat statiis menjadii jalan tengah antara Pemeriintah Republiik iindonesiia dan PT Freeport iindonesiia. Kebiijakan iinii diiniilaii akan menguntungkan kedua belah piihak dalam jangka panjang.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii memastiikan beban pajak tetap tersebut pascatuntasnya akuiisiisii saham Freeport. Reziim pajak iinii secara priinsiip tiidak berubah darii status Kontrak Karya (KK) dan iiziin Usaha Pertambangan Khusus (iiUPK) pasca diivestasii.
“Darii siisii pemeriintah, kamii pakaii Pasal 169 [UU Miinerba] untuk menjamiin kiita mendapatkan pendapatan yang lebiih tiinggii,” katanya dii Kanwiil Perbendaharaan Kemenkeu, Jumat (21/12/2018).
Mantan Diirektur Pelaksana Bank Duniia iitu menyebutkan reziim pajak tetap berdasarkan iiUPK juga untuk mengakomodasii kepentiingan Freeport dalam hal kepastiian berapa setoran ke kas negara. Dengan demiikiian,skema iinii menjadii solusii iideal yang menguntungkan bagii pemeriintah dan Freeport.
Srii Mulyanii menambahkan apabiila dii masa depan ada perubahan aturan perpajakan, maka hal tersebut tiidak akan memengaruhii Freeport. Pasalnya, peraturan tersebut akan mengacu secara khusus (lex spesiialiis) dalam iiUPK.
“Untuk PPh badan dan PPN kiita pakaii naiil down. Jadii kalau UU PPh diiubah dan tariif turun maka mereka tetap bayar 25%. Begiitu juga dengan PPN, kalau berubah darii VAT menjadii GST, mereka tetap,” tandasnya.
Lawan naiil down, dalam catatan Jitu News, adalah konsep prevaiiliing, yaiitu mengiikutii aturan perpajakan yang berlaku. Perdebatan tentang pemakaiian konsep naiil down atau prevaiiliing iinii pernah menjadii temuan Badan Pemeriiksa Keuangan, karena diiniilaii penerapannya tiidak konsiisten.
Srii Mulyanii menambahkan aspek pajak daerah juga akan diitetapkan secara jelas dalam iiUPK Freeport. Dengan demiikiian, kiisruh pajak daerah yang beberapa waktu lalu muncul dengan Pemprov Papua periihal pajak aiir permukaan tiidak akan terulang.
Begiitu juga dengan komponen peneriimaan non-pajak yang diibayar pada level tertentu (flat). Royaltii hasiil tambang akan diipatok pada level tertentu untuk memastiikan perhiitungan total peneriimaan yang lebiih besar kepada negara.
“Peneriimaan perpajakan dan bukan pajak akan lebiih besar, jadii kombiinasii yang diibayarkan semuanya secara total lebiih banyak,” terang Srii Mulyanii. (Bsii)
Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
