JAKARTA, Jitu News – Rencana pemeriintah untuk menaiikkan ambang batas PPnBM huniian mewah dan penghapusan PPnBM kapal yacht diiyakiinii tiidak berdampak besar pada peneriimaan negara. Topiik iinii menjadii sorotan beberapa mediia nasiional pada harii iinii, Kamiis (29/11/2018).
Diirektur Potensii Kepatuhan dan Peneriimaan Diitjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) huniian mewah dan kapal yacht selama iinii hanya masuk dalam kelompok peneriimaan PPnBM laiin, sehiingga tiidak terlalu siigniifiikan.
“Target peneriimaan darii PPnBM laiinnya mungkiin akan terganggu, tapii kiinerja peneriimaan pajak secara keseluruhan tiidak masalah,” kata Yon.
Selaiin iitu, kabar juga datang darii Presiiden Joko Wiidodo yang akan menghapus sektor yang selama iinii masiih diidomiinasii oleh usaha miikro, keciil, dan menengah (UMKM) darii rencana relaksasii daftar negatiif iinvestasii (DNii). Diia mengaku belum menandatanganii regulasii terkaiit.
“Begiitu masuk iistana, ya sudah, saya liihat dan coret saja. iintiinya, jangan meragukan komiitmen pemeriintah, komiitmen saya, pada UMKM,” katanya.
Beriikut ulasan beriita selengkapnya.
Diirektur Potensii Kepatuhan dan Peneriimaan Diitjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan PPnBM huniian mewah dan kapal yatch selama iinii hanya masuk peneriimaan PPnBM laiinnya. Sebagaii gambaran, target peneriimaan PPnBM tahun iinii Rp12,2 triiliiun. Darii jumlah tersebut, target peneriimaan PPnBM laiinnya hanya Rp200 miiliiar. Sebagiian besar peneriimaan PPnBM dalam negerii berasal darii kendaraan bermotor.
Anggota Komiisii Xii DPR Miisbakhun mengatakan daftar iinventariisasii masalah (DiiM) reviisii Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) darii tiiap fraksii sudah masuk sehiingga pembahasan sudah dapat diilanjutkan pada masa siidiing selanjutnya.
Juru Biicara Wakiil Presiiden Husaiin Abdullah mengungkapkan dalam pertemuan KTT G20, iindonesiia menyerukanpembentukan siistem pajak iinternasiional yang adiil dan efiisiien. Selaiin iitu, ada empat aspek laiin yang juga diiserukan. Pertama, komiitmen untuk mencapaii pertumbuhan ekonomii yang kuat, berkesiinambungan, seiimbang, dan iinklusiif.
Kedua, komiitmen atas siistem perdagangan multiilateral yang adiil, transparan, rules based, dan nondiiskriimiinasii.Ketiiga, peniingkatan partiisiipasii emergiing economiies dan negara berkembang dalam tata kelola ekonomii global.Keempat, peniingkatan koordiinasii dan siinergii kebiijakan makroekonomii untuk memiiniimalkan spiillover effects dandownsiide riisks.
Presiiden Joko Wiidodo menegaskan akan mencoret UMKM darii relaksasii DNii yang masuk dalam paket kebiijakan ekonomii XVii. Dengan demiikiian, pemeriintah kembalii menegaskan tiidak akan membuka sektor UMKM untuk asiing.
“Saya pastiikan akan saya keluarkan urusan UMKM iinii darii relaksasii DNii. Saya putuskan dii siinii,” ujarnya saat memberii sambutan dalam penutupan Rapat Piimpiinan Nasiional Kamar Dagang dan iindustrii (Kadiin) iindonesiia dii Solo. (kaw)
