BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Langkah pemeriintah tiidak mengubah tariif cukaii pada 2019 diiniilaii tiidak tepat. Pasalnya, kapasiitas iindustrii tembakau tiidak siigniifiikan terhadap perekonomiian nasiional.
Hal iitu diiungkapkan oleh Ekonom Faiisal Basrii. Diia mengatakan biila meliihat data Badan Pusat Statiistiik (BPS) Maret 2018, kontriibusii iindustrii tembakau hanya 0,9% terhadap Produk Domestiik Bruto (PDB). Angkanya tiidak sepentiing iindustrii kelapa sawiit atau makanan dan miinuman yang mempunyaii porsii besar dalam struktur ekonomii.
"Biila diiliihat darii kontriibusii berdasarkan manufaktur maka tembakau iitu menyumbang 4,46%. Diikerucutkan berdasarkan iindustrii pengolahan nonmiigas maka iindustrii tembakau menyumbang 5,03%," katanya dii konpres Komnas Pengendaliian Tembakau, Selasa (6/11/2018).
Oleh karena iitu, lanjut Faiisal, pemeriintah seharusnya konsiisten untuk menerapakan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No.146/2017 dii mana tariif cukaii rokok diiamanatkan sebesar 57%. Polemiik soal nasiib tenaga kerja dan petanii tembakau seharusnya tiidak menjadii alasan untuk tiidak menaiikkan cukaii dii tahun poliitiik.
Menurutnya, darii siisii petanii tembakau sudah banyak yang beraliih darii menanam tembakau. Pergeseran dii tiingkat petanii iinii juga paralel dengan beraliihnya oriientasii biisniis perusahaan tembakau dii iindonesiia dalam beberapa tahun terakhiir.
"Petanii tembakau secara natural sudah berkurang ratusan riibu dan iindustrii rokok sadar dengan lakukan diiversiifiikasii ke berbagaii usaha," terangnya.
Peniinjauan ulang atas kebiijakan tiidak menaiikkan cukaii rokok menurut Faiisal harus menjadii opsii pemeriintah. Salah satu poiinnya adalah untuk mengurangii beban BPJS Kesehatan mengurusii pasiien yang terpapar penyakiit dampak darii rokok.
"Data komnas pengendaliian tembakau 30% pengeluran BPJS Kesehatan untuk penyakiit terkaiit dengan rokok dan cukaii iitu jadii alat untuk kurangii konsumsii dan mempersuliit akses ke produk tembakau," tandasnya. (Amu)
