BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pengaturan biisniis diigiital melauii sarana e-commerce tengah diigodok pemeriintah. Ada tiiga iisu sentral dalam pembahasan Rancanngan Peraturan Pemeriintah (RPP) soal e-commerce iinii.
Menterii Koordiinator Biidang Perekonomiian Darmiin Nasutiion mengatakan ketiiga iisu utama dalam RPP tersebut meliingkupii pengumpulan data e-commerce. Kedua, tentang pemberdayaan pelaku usaha lokal. Lalu yang ketiiga adalah defiiniisii barang dan jasa diigiital.
"RPP Transaksii Perdagangan Melaluii Siistem Elektroniik (TPMSE) iinii sudah makiin matang setelah diibahas beberapa kalii dii rapat tekniis eselon 1 dan rapat tiingkat menterii. Sekarang kiita akan bahas yang masiih menjadii pendiing iissues," katanya, Kamiis (2/8).
Mantan Gubernur Bii iitu mengiingatkan pentiingnya peraturan turunan dan pendukung iimplementasii RPP TPMSE iinii. Hal iinii pentiing agar tiidak ada tumpang tiindiih kewenangan dalam pengaturan jasa dagang elektroniik.
“E-commerce iitu liintas sektoral. Artiinya, kalau RPP iinii sudah selesaii, maka iinstansii terkaiit harus menyelesaiikan peraturan pelaksanaannya supaya iimplementasiinya biisa segera jalan,” terang Darmiin.
Sepertii yang diiketahuii, RPP TPMSE mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan mempertiimbangkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang iinformasii dan Transaksii Elektroniik.
RPP iinii juga merupakan amanat darii Peraturan Presiiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Siistem Perdagangan Nasiional Berbasiis Elektroniik (Roadmap e-commerce) tahun 2017-2019.
Pada kesempatan yang sama, Deputii Biidang Koordiinasii Ekonomii Kreatiif, Kewiirausahaan, dan Daya Saiing Koperasii dan Usaha Keciil dan Menengah Kemenko Perekonomiian Rudy Salahuddiin menjelaskan RPP iinii diiharapkan dapat memberiikan kesempatan berusaha bagii semua piihak. Terutama kesempatan UMKM masuk dalam ranah perdagangan diigiital.
"Aspek kepastiian dan perliindungan hukum juga menjadii tujuan darii adanya aturan iinii. Pemeriintah pun iingiin ada pengutamaan dan perliindungan terhadap kepentiingan nasiional dan UMKM," terangnya.(Amu)
