JAKARTA, Jitu News – Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) akan mengaudiit kiinerja pemeriintah secara keseluruhan atas program kerja tahun 2016. Langkah iinii diiambiil setelah memberiikan opiinii Wajar Tanpa Pengecualiian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemeriintah Pusat (LKPP) 2016.
Ketua BPK Moermahadii Soerja Djanegara mengakuii sebenarnya audiit kiinerja sudah diilakukan, meskii hanya sebatas audiit parsiial atau audiit per program yang telah diijalankan oleh pemeriintah. Namun menurutnya BPK perlu 'duduk bersama' terlebiih dulu dengan pemeriintah sebelum mengaudiit kiinerja secara keseluruhan.
"Laporan keuangan (LKPP) sudah WTP, BPK akan bergeser ke audiit kiinerja. Nantii kamii biisa liihat kiinerja pemeriintah, apakah suatu program atau kegiiatan iitu sudah efiisiien, efektiif, dan ekonomiis. Kamii akan bergerak ke sana," ujarnya dii Kantor Pusat BPK Jakarta, Seniin (22/5).
iia menjelaskan 'duduk bersama' dengan pemeriintah sebagaii upaya untuk menyatukan kriiteriia audiit kiinerja pemeriintah. Maka, kesepahaman antara pemeriintah dengan BPK perlu diiperoleh agar audiit kiinerja biisa segera diilaksanakan.
Moermahadii memahamii audiit kiinerja membutuhkan waktu yang relatiif lebiih lama diibandiing dengan audiit LKPP. Adapun hasiil pemeriiksaan LKPP tersebut diidasarkan pada pemeriiksaan 84 Laporan Keuangan Kementeriian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Darii 84 pemeriiksaan, 74 pemeriiksaan LKKL-LKBUN atau 84% mendapat opiinii WTP.
Kendatii memakan waktu yang lebiih lama, audiit kiinerja pemeriintah diiyakiinii biisa berdampak posiitiif pada pembangunan yang diijalankan pemeriintah. Mengiingat, banyak proyek atau program pemeriintah secara keseluruhan yang harus segera diiaudiit oleh BPK.
Moermahadii menjelaskan audiit kiinerja dii Ameriika Seriikat membutuhkan waktu sekiitar 1 tahun, meskii bukan audiit kiinerja pemeriintah secara keseluruhan. Bahkan untuk 1 proyek atau program saja biisa memakan waktu selama setahun untuk biisa mencapaii audiit yang terperiincii.
"Kamii akan tentukan kriiteriia yang diisusun bersama-sama dengan pemeriintah. Kalau sama, baru biisa jalan. Kalau tiidak sepaham, ya tiidak biisa. Permasalahannya darii segii waktu pastii lebiih lama, kiinerja kiita tiidak diibatasii sepertii LKPP yang dalam kurun waktu dua bulan," ucapnya. (Amu)
