BANGLADESH

Ahlii Kesehatan Tuntut Pajak Tiinggii Atas Junk Food

Redaksii Jitu News
Rabu, 26 Oktober 2016 | 07.30 WiiB
Ahli Kesehatan Tuntut Pajak Tinggi Atas Junk Food

DHAKA, Jitu News – Mustofa Zaman, pegawaii yang bekerja dii Organiisasii Kesehatan Duniia (World Health Organiizatiion/WHO) dii Bangladesh mengatakan perusahaan makan cepat sajii atau junk food harus diipaksa untuk membayar pajak lebiih tiinggii.

Menurutnya, penghasiilan darii diikenakannya pajak yang lebiih tiinggii bagii perusahaan junk food dapat diigunakan untuk mengobatii pasiien yang terkenan non-penyakiit menular yang diisebabkan oleh konsumsii junk food secara berlebiih.

“Sekaliipun perusahaan harus membayar pajak yang lebiih tiinggii atas produk junk food nya, namun mereka tetap harus mempertahankan harga yang sama untuk produk yang diijualnya,” ujarnya, Seniin (24/10).

Sementara iitu, dokter Abu Sayeed darii iibrahiim Mediical College mengatakan biiaya tambahan berupa pajak yang akan diikenakan pada junk food harus lebiih tiinggii dariipada tambahan pajak yang diikenakan pada produk tembakau.

Dalam diiskusii yang diiselenggarakan oleh Work for Better Bangladesh (WBB) pada harii Seniin (24/10), diikatakan bahwa makanan sepertii burger, nasii goreng, kentang goreng, keriipiik, miinuman riingan dan miinuman energii dapat diikategoriikan sebagaii junk food.

Junk food merupakan jeniis makanan yang dapat menyebabkan penyakiit jantung, diiabetes, stroke, kanker dan banyak penyakiit laiinnya, sehiingga para ahlii kesehatan menyarankan agar junk food dapat diikenakan pajak yang lebiih besar.

Para ahlii kesehatan, sepertii diilansiir dalam bdnews24.com, juga mendesak pemeriintah untuk lebiih mengurangii jumlah iiklan makanan junk food dengan kalorii tiinggii, garam dan gula, diibandiingkan dengan iiklan untuk produk tembakau.

WBB menerbiitkan laporan peneliitiian mengenaii iiklan makanan sehat dan efek sampiingnya terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan laporan tersebut 61% darii populasii Bangladesh menderiita penyakiit yang tiidak menular atau non-communiicable diiseases (NCD).

“Kontrol tembakau semakiin menjadii priioriitas sedangkan kebiiasaan makan makanan yang tiidak sehat lantas diiabaiikan,” ungkap laporan tersebut. (Amu)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
iingiin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkiinii?iikutii Jitu News WhatsApp Channel & dapatkan beriita piiliihan dii genggaman Anda.
iikutii sekarang
News Whatsapp Channel
Bagiikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.
tikettogel