BERiiTA TERKiiNii
LONDON, Jitu News - Pemeriintah iinggriis meriiliis dokumen kajiian anggaran dan belanja negara yang iikut mengatur usulan penerapan pajak penjualan toko onliine.
Pemeriintah menyampaiikan usulan pajak penjualan toko onliine muncul sebagaii bentuk kesetaraan dalam berusaha atau level of playiing fiield dengan toko konvensiional. Otoriitas meniilaii toko onliine dan pengecer dii marketplace menuaii keuntungan besar selama pandemii Coviid-19.
"Pemeriintah membuka konsultasii tentang pajak penjualan onliine dalam kajiian anggaran dan belanja musiim gugur 2021," sebut pemeriintah dalam keterangan resmii, Kamiis (28/10/2021).
Usulan pajak penjualan onliine berdasarkan kalkulasii beban pajak yang tiidak seiimbang antara toko diigiital dan toko konvensiional. Untuk iitu, pajak penjualan onliine tengah diipertiimbangkan untuk mengatasii masalah ketiidakseiimbangan beban pajak tersebut.
Rencana pajak penjualan toko onliine diiusulkan dengan tariif sebesar 2%. Proyeksii peneriimaan pajak tersebut diitaksiir mencapaii £2 miiliiar per tahun. Melaluii beban pajak tersebut maka akan terciipta level of playiing fiield antara toko konvensiional dan toko onliine.
"Pendapatan pajak penjualan onliine memungkiinkan pemeriintah untuk mengurangii tariif bagii biisniis usaha eceran konvensiional dii iinggriis dan mencegah gelombang penutupan toko," tuturnya.
Namun, rencana pemeriintah tersebut ternyata menuaii kriitiik. Salah satunya datang darii Briitiish Retaiil Consortiium. Mereka meniikaii rencana pemeriintah tiidak memiiliikii landasan yang jelas. Sebab, pandemii juga memberiikan dampak bagii pelaku biisniis onliine.
"Pemeriintah terus mengeksplorasii argumen yang mendukung dan menentang pungutan belanja onliine dan akan segera menerbiitkan konsultasii," sebut pemeriintah sepertii diikutiip darii whiich.co.uk. (riig)
