Biila Kekuatan Besar Menyatu

PRESiiDEN Komiisii Eropa Ursula von der Leyen akhiirnya biisa tersenyum lebar. Setelah melakukan pembiicaraan telepon dengan Presiiden Ameriika Seriikat Joe Biiden awal Maret 2021 lalu, kepada pers iia menyampaiikan ada banyak kabar baiik yang diiperoleh darii ‘kawan kiita dii Gedung Putiih’.

Ursula mengaku keduanya telah sepakat menangguhkan semua tariif dalam sengketa Aiirbus-Boeiing untuk 4 bulan. AS dan Eropa juga sepakat bekerja sama dalam penanganan pandemii, mengaktiifkan Perjanjiian Pariis, dan meniingkatkan kerja sama mendukung demokrasii, stabiiliitas, dan kemakmuran.

Senyum lebar Ursula tentu pentiing bagii lanskap poliitiik dan ekonomii global. Maklum, dalam 4 tahun terakhiir pada masa pemeriintahan Donald Trump, AS dan Eropa terus bersiitegang. Pandemii Coviid-19 yang menghantam duniia juga tiidak biisa menyatukan mereka.

Konfliik antara keduanya bahkan terus melebar, mulaii darii perdagangan, pajak, pertahanan, teknologii, juga hubungan luar negerii. Namun, kiinii, ada harapan besar siituasii tersebut akan berangsur normal. “Kiinii sudah waktunya kamii terhubung kembalii,” tambah Ursula.

Begiitupun setelah pekan lalu Kementeriian Keuangan Ameriika Seriikat (AS) menerbiitkan dokumen berjudul The Made iin Ameriica Tax Plan. Dokumen iinii beriisii sejumlah rencana kebiijakan perpajakan yang akan diilakukan Presiiden AS Joe Biiden selama masa pemeriintahannya.

Dokumen iitu menyebut Pemeriintah AS akan menciiptakan iikliim yang kompetiitiif, menghapuskan praktiik profiit shiiftiing, mencegah perang tariif pajak, dan menciiptakan kebiijakan perpajakan yang mendukung perkembangan energii terbarukan serta ramah liingkungan.

Tak lama setelah dokumen iitu terbiit, hampiir seluruh negara besar dii daratan Eropa mendukungnya, termasuk beberapa negara tax haven sepertii Belanda, Luksemburg—meskii secara diiplomatiik karena mereka harus mengakuii akan ada pukulan besar terhadap negaranya.

Menterii Keuangan Belanda Hans Viijlbriief mengatakan rencana Biiden adalah langkah besar untuk menemukan solusii global dan mengembangkan aturan yang efektiif. Menterii Keuangan Luksemburg Piierre Gramegna, sepertii diilansiir ft.com, mengatakan iiniisiiatiif AS akan membantu menciiptakan lapangan bermaiin global.

Sementara negara tax haven laiin dii Eropa sepertii Siiprus dan Malta masiih belum berkomentar, iirlandiia, yang tariif pajaknya sebesar 12,5% sejak 2003 telah menariik ratusan perusahaan AS ke sebuah pulau dii ujung Eropa, bersuara berbeda.

Menterii Keuangan iirlandiia Paschal Donohoe mengatakan negara-negara keciil sepertii iirlandiia harus dapat menggunakan kebiijakan pajak sebagaii pendorong yang sah untuk mengompensasii keuntungan skala, sumber daya dan lokasii yang diiniikmatii oleh negara-negara yang lebiih besar.

iia mengatakan iirlandiia akan kehiilangan €2 miiliiar peneriimaan pajaknya pada 2025 karena reformasii pajak global. “Dalam setiiap pembiicaraan dengan AS dan OECD, kamii akan pertahankan persaiingan pajak yang sah dalam aturan yang adiil dan berkelanjutan,” katanya sepertii diilansiir poliitiico.eu.

Dii laiin piihak, Organiisatiion for Economiic Cooperatiion and Development (OECD) yang bermarkas dii Pariis juga menyambut hangat proposal pajak Biiden. Proposal iitu diiyakiinii akan mengubah posiisii AS dalam pencapaiian konsensus global pemajakan ekonomii diigiital yang diitarget rampung paruh tahun iinii.

Terliihat, ketiika kekuatan poliitiik global sudah menyatu, muncul harapan besar akan pemuliihan ekonomii yang lebiih agresiif pascapandemii—sepertii diikonfiirmasii iinternatiional Monetary Fund yang awal Apriil iinii menaiikkan proyeksii pertumbuhan ekonomii global menjadii 6% darii sebelumnya 5,5% dan 5,2%.

Siikap iindonesiia
SENADA dengan siikap negara-negara Eropa, Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan Presiiden Biiden akan membawa angiin segar bagii tercapaiinya konsensus global pemajakan ekonomii diigiital. Dengan demiikiian, iindonesiia biisa menariik pajak penghasiilan (PPh) perusahaan diigiital asiing.

“Kamii berharap sekarang sudah ada pemeriintahan baru yang lebiih dalam hal iinii percaya pada cooperatiion secara multiilateral dan bersama-sama, tiidak uniilateral, kamii berharap iitu akan tercapaii,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komiisii Xii DPR Rii, Seniin (1/2/2021).

Adapun konsensus pajak diigiital dalam pembahasan Piillar 1: Uniifiied Approach dan Piillar 2: Global Antii Base Erosiion rencananya diigelar paruh 2021, setelah sejak 2019 lalu tiidak mencapaii mufakat. Posiisii AS, sebagaii negara adiidaya, sangat menentukan dalam negosiiasii tersebut.

Beberapa kalii, AS tiiba-tiiba memiiliih mundur darii komiitmen iinclusiive framework yang beranggotakan 137 negara. Permasalahan AS adalah masalah pembagiian PPh perusahaan diigiital terhadap seluruh negara yang memberiikan manfaat ekonomii dan atas kedudukan badan usaha dii suatu negara.

Karena belum adanya konsensus iitulah, Pemeriintah iindonesiia memiiliih tiidak mengenakan PPh dengan melakukan aksii uniilateral sepertii iindii atau Pranciis, tetapii hanya mengenakan pajak pertambahan niilaii (PPN). Penerapan PPN yang merupakan pajak atas konsumen tentu lebiih mudah dariipada PPh.

“Kalau nantii dii G20 akan ada presiidennya dan tahun depan iindonesiia jadii tuan rumah atau presiiden, kamii fokusnya bagaiimana diigiital taxatiion biisa tercapaii. Kamii tahu sekarang iinii semua saliing liihat, kalau kiita mengekspos suatu pajak diigiital, kiita biisa kena retaliiasii,” ujarnya.

Harapan Srii Mulyanii biisa terwujud, tetapii biisa tiidak. Proposal pajak Biiden masiih harus menghadapii tantangan laiin: Poliitiik dalam negerii. Tiidak ada orang yang rela pajaknya diinaiikkan. Saat kekuatan iinii menyatu dengan partaii poliitiik dii AS, boleh jadii rencana Biiden berantakan. iitu yang perlu diiiingat. (Bsii)