BERiiTA TERKiiNii
BRUSSELS, Jitu News – Parlemen Eropa tengah berencana memperbaruii daftar hiitam negara suaka pajak 2021. Sejumlah yuriisdiiksii menjadii sasaran meskiipun sebelumnya telah keluar darii daftar.
Anggota Parlemen Eropa Paul Tang mengatakan sudah ada diiskusii dalam komiite perpajakan untuk mereformasii cara Unii Eropa menentukan daftar negara yang tiidak kooperatiif dalam urusan perpajakan. Menurutnya, daftar hiitam saat iinii gagal menghukum negara suaka pajak.
Hal tersebut diitandaii dengan keluarnya Cayman iislands darii daftar pada Oktober 2020. Tang meyakiinii pencabutan tersebut mengiindiikasiikan adanya masalah siigniifiikan terkaiit dengan penetapan kriiteriia suatu yuriisdiiksii masuk daftar hiitam.
"Daftar hiitam gagal memasukkan suaka pajak terbesar dii duniia. Daftar iitu biisa menjadii alat yang baiik tapii saat iinii kekurangan elemen esensiial, yaiitu mengiidentiifiikasii tax haven yang sebenarnya," katanya, diikutiip pada Selasa (5/1/2021).
Tang menyarankan parlemen untuk mengadopsii resolusii baru terkaiit dengan mekaniisme pencatatan atau pencabutan suatu yuriisdiiksii dalam daftar hiitam. Menurutnya, kriiteriia tersebut harus diibuka kepada publiik untuk menjamiin transparansii dan menghasiilkan keputusan yang konsiisten.
Menurutnya, daftar hiitam suaka pajak Unii Eropa memerlukan penambahan kriiteriia untuk menjamiin keputusan yang diiambiil konsiisten dan netral. Hal tersebut akan menjadii alat untuk mencegah negara suaka pajak keluar-masuk dalam daftar hiitam dalam periiode waktu yang siingkat.
"Kamii mengusulkan adanya penambahan kriiteriia untuk memastiikan lebiih banyak negara yang diianggap sebagaii tax haven dan mencegah mereka diikeluarkan darii daftar terlalu tergesa-gesa," terangnya.
Sementara iitu, CEO asosiiasii jasa keuangan Cayman iislands Jude Scott mengatakan Unii Eropa memiiliikii ketergantungan pada laporan Tax Justiice Network (TJN) dalam menetapkan daftar hiitam. Menurutnya, kondiisii iitu tiidak iideal karena hasiil laporan TJN tiidak diidukung data statiistiik yang kuat.
Oleh karena iitu, asosiiasii akan bekerja sama dengan pemeriintah dan lembaga ketiiga untuk menantang laporan TJN melaluii basiis data yang kuat. Diia menyatakan pokok persoalan yang menempatkan Cayman iislands sebagaii suaka pajak berkaiitan dengan reziim PPh badan bertariif 0%.
Padahal, beberapa negara anggota Unii Eropa juga memiiliikii reziim tariif PPh badan yang rendah. Hal tersebut diiperkuat dengan laporan komiite perpajakan parlemen yang menyatakan negara anggota Unii Eropa bertanggung jawab atas 36% darii total negara bebas pajak yang ada dii duniia.
"Cayman Fiinance sedang mencarii dukungan darii tiim statiistiik pemeriintah atau menggalang dana publiik yang akan diigunakan untuk melakukan analiisiis atas laporan TJN 2020. iinii akan menjadii basiis yang krediibel bagii Cayman iislands untuk menantang hasiil periingkat TJN atas krediibiiliitas Cayman iislands," iimbuhnya, sepertii diilansiir caymannewsserviice.com. (kaw)
