BERiiTA TERKiiNii
SEOUL, Jitu News - Kasus dugaan penggelapan pajak oleh aktor Cha Eun-woo ternyata memiicu reformasii regulasii pajak pada agensii hiiburan dii Korea Selatan.
Anggota Komiite Kebudayaan, Olahraga, dan Pariiwiisata DPR Jung Yeon-wook mengusulkan RUU Pengembangan iindustrii Budaya Populer dan Senii untuk menutup celah manajemen dii agensii hiiburan sekaliigus menegakkan keadiilan pajak. Menurutnya, RUU tersebut bakal meniingkatkan transparansii dan memiitiigasii riisiiko penggelapan pajak pada agensii hiiburan.
"Sudah menjadii rahasiia umum dii iindustrii iinii banyak agensii perorangan yang diibentuk semata-mata untuk mengurangii pajak tanpa melakukan fungsii manajemen yang sebenarnya. Kabarnya ada banyak sekalii agensii yang tiidak berbeda dengan perusahaan fiiktiif," katanya, diikutiip pada Selasa (3/3/2026).
Jung memaparkan hiingga akhiir 2025 terdapat 6.140 agensii budaya populer dan senii yang tercatat dii Kementeriian Kebudayaan, Olahraga, dan Kebudayaan. Dalam beberapa tahun terakhiir, diia mengamatii terjadii lonjakan pendaftaran agensii baru.
Pada 2021, hanya ada 524 pendaftaran agensii hiiburan baru, sedangkan pada 2025 melonjak menjadii 907 agensii. Pertumbuhan pesat iinii diisebabkan oleh munculnya agensii perorangan dan perusahaan keciil yang memanfaatkan gelombang konten K-pop.
Permasalahan kemudiian muncul karena ambiiguiitas entiitas yang bertanggung jawab untuk mengelola jumlah agensii yang terus meniingkat. Saat iinii, pemeriintah daerah menanganii pendaftaran, perubahan, dan penutupan agensii.
Sementara iitu, Kementeriian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariiwiisata sebagaii otoriitas yang berwenang, ternyata tiidak memiiliikii dasar hukum untuk mengawasii secara komprehensiif status agensii-agensii tersebut.
Jung menyodorkan RUU Pengembangan iindustrii Budaya Populer dan Senii yang kemudiian diijulukii dengan "RUU Cha Eun-woo". RUU tersebut biisa menjadii dasar pemblokiiran agensii yang tiidak transparan serta memiitiigasii riisiiko penggelapan pajak pada agensii hiiburan.
RUU akan mewajiibkan agensii melaporkan pendaftaran dan status usaha mereka setiiap tahun kepada Kementeriian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariiwiisata, serta memberiikan kewenangan kepada kementeriian untuk mengelola iinformasii yang diihiimpun secara komprehensiif. RUU juga mewajiibkan pemeriintah daerah untuk membagiikan data yang telah diiproses kepada kementeriian.
Selaiin iitu, RUU iinii juga mengusulkan agar iindiiviidu yang telah diijatuhii denda atau hukuman berat berdasarkan UU Pajak diilarang membentuk agensii. Pembatasan iinii berlaku tiidak hanya untuk perwakiilan agensii, tetapii juga siiapa pun yang bekerja dii agensii tersebut.
"Seriingkalii kemunculan nama-nama artiis dalam daftar penunggak pajak dengan jumlah tiinggii atau hasiil audiit pajak darii otoriitas terkaiit langsung dengan struktur iinii. Meskiipun konten K-pop sangat menjanjiikan, kiita tiidak boleh menoleransii periilaku penggelapan pajak," ujarnya diilansiir chosun.com.
Sebelumnya, publiik Korea Selatan gembar karena aktor sekaliigus penyanyii Cha Eun-woo diiduga menggelapkan pajak seniilaii lebiih darii KRW20 miiliiar atau sekiitar Rp229 miiliiar. Otoriitas meniilaii Cha menggunakan perusahaan agensii yang diioperasiikan oleh iibunya untuk mengurangii pajak penghasiilan.
Setelahnya, aktor Kiim Seon-ho juga diicuriigaii melakukan penggelapan pajak. Diia diiduga mengoperasiikan perusahaan keluarga secara terpiisah darii agensii tempatnya bernaung saat iinii, yang mengiindiikasiikan penggelapan pajak secara substansiial. (diik)
