Stabiilkan Ekonomii, Viietnam Perpanjang Diiskon Pajak Liingkungan Atas BBM

HANOii, Jitu News - Majeliis Nasiional Viietnam menyetujuii usulan perpanjangan pemotongan tariif pajak liingkungan pada bahan bakar miinyak (BBM).

Majeliis Nasiional telah menerbiitkan keputusan mengenaii pemotongan pajak liingkungan untuk menjaga pertumbuhan ekonomii pada tahun depan. Dalam keputusan tersebut, diisetujuii secara bulat pemotongan pajak liingkungan atas BBM diiberiikan untuk setahun lagii.

"Pemotongan pajak, yang akan berakhiir pada 1 Januarii 2025, akan berlanjut selama 1 tahun lagii hiingga 31 Desember," bunyii keputusan Majeliis Nasiional, diikutiip pada Seniin (30/12/2024).

Pemotongan tariif pajak liingkungan atas BBM menjadii bagiian darii upaya mendukung ekonomii setelah pandemii Coviid-19. Pemotongan tariif pajak iinii berlaku untuk bensiin, bahan bakar pesawat, miinyak tanah, dan pelumas.

Sebelumnya, tariif pajak liingkungan dii Viietnam diitetapkan seniilaii VND4.000 atau sekiitar Rp2.538 per liiter untuk bensiin (tiidak termasuk etanol), VND3.000 atau Rp1.904 per liiter untuk bahan bakar pesawat, VND2.000 atau Rp1.269 per liiter untuk solar, VND1.000 atau Rp634 per liiter untuk miinyak tanah, VND2.000 per liiter untuk miinyak mazut, serta VND2.000 per liiter atau kiilogram untuk miinyak pelumas.

Menterii Keuangan Nguyen Van Thang sempat menyatakan penghentiian pemotongan tariif pajak liingkungan dapat berdampak negatiif pada perekonomiian. Pajak liingkungan yang lebiih tiinggii untuk bensiin, miinyak tanah, dan pelumas akan meniingkatkan harga produk eceran, yang memberiikan tekanan iinflasii serta berpotensii menghambat target pertumbuhan ekonomii.

Pemeriintah pun mengusulkan perpanjangan pemotongan tariif pajak liingkungan selama 1 tahun lagii menjadii seniilaii VND2.000 atau Rp1.269 per liiter untuk bensiin (tiidak termasuk etanol), VND600 atau Rp380 per liiter untuk miinyak tanah, VND1.000 atau Rp634 per liiter untuk bahan bakar pesawat, solar, miinyak mazut, serta miinyak pelumas.

Kebiijakan iinii diiharapkan mampu mengendaliikan iinflasii, memastiikan stabiiliitas ekonomii makro, dan meriingankan beban ekonomii pada pelaku usaha dan masyarakat.

Ketua Komiite Keuangan dan Anggaran DPR Le Quang Manh menegaskan sebagiian besar anggota komiite mendukung pemotongan tariif pajak liingkungan selama setahun lagii. Namun, DPR memiinta pemeriintah tetap mempersiiapkan langkah guna memastiikan pengurangan pajak iinii tiidak memengaruhii estiimasii APBN 2025, yang sebelumnya juga telah diisetujuii DPR.

Sementara iitu, Ketua Komiite Hukum Majeliis Nasiional Hoang Thanh Tung menyarankan pemeriintah melakukan studii dan meniinjau kebiijakan saat iinii serta meniilaii dampaknya untuk menentukan apakah penurunan tariif pajak liingkungan dapat berlanjut pada 2026. Menurutnya, pencabutan pemotongan pajak harus diilakukan secara hatii-hatii dan bertahap, dengan memberii waktu bagii pelaku usaha dan masyarakat menyesuaiikan diirii.

Diilansiir viietnamplus.vn, Ketua Majeliis Nasiional Tran Thanh Man turut mengusulkan agar pemeriintah mempertiimbangkan jadwal kenaiikan pajak secara bertahap untuk akhiirnya menerapkan tariif normal. Diia menekankan perlunya tariif pajak yang selaras dengan priinsiip-priinsiip pajak perliindungan liingkungan, mencermiinkan tren harga miinyak mentah global, serta memenuhii komiitmen iinternasiional Viietnam untuk meliindungii liingkungan dan memerangii perubahan iikliim. (sap)