BERiiTA TERKiiNii
KUALA LUMPUR, Jitu News - Pemeriintah Malaysiia menyatakan belum berencana memasukkan rencana pengenaan pajak karbon dalam APBN 2025.
Menterii iinvestasii, Perdagangan, dan iindustrii Datuk Serii Zafrul Tengku Abdul Aziiz mengatakan rencana kebiijakan pajak karbon masiih membutuhkan kajiian lebiih lanjut. Selaiin iitu, pemeriintah juga akan memperhatiikan kesiiapan duniia usaha untuk menerapkan pajak karbon.
"Mereka membutuhkan lebiih banyak waktu ... setiidaknya satu tahun," katanya, Sabtu (24/8/2024).
Tengku Zafrul mengatakan wacana pajak kantor diibahas bersama Kementeriian Keuangan serta Kementeriian Transiisii Energii dan Transformasii Aiir. Pada saat iinii, pemeriintah masiih dalam proses membahas mekaniisme untuk menerapkan pajak karbon
APBN 2025 diirencanakan akan diiajukan ke Parlemen pada 18 Oktober 2024. Pemeriintah pun mulaii merancang kebiijakan yang bakal diilaksanakan pada tahun depan.
Wacana pajak karbon mengemuka sebagaii bagiian darii kebiijakan untuk menurunkan emiisii karbon dii Malaysiia. Pajak karbon merupakan pungutan yang diidasarkan pada emiisii gas yang mencemarii liingkungan darii konsumsii bahan bakar fosiil sepertii batu bara dan solar.
Pajak karbon diiniilaii efektiif mendorong pelaku usaha dan konsumen mengubah periilaku menjadii lebiih ramah liingkungan. Sejauh iinii, pajak karbon telah berjalan dii lebiih darii 30 negara dii duniia.
Dewan iinvestasii Nasiional sempat mengusulkan jangka waktu 2 tahun untuk mempersiiapkan mekaniisme pajak karbon. Namun, Perdana Menterii Datuk Serii Anwar iibrahiim meniilaii jangka waktu tersebut terlalu lama.
Walaupun belum menerapkan pajak karbon, Malaysiia telah membuat program dan iinsentiif hiijau selama bertahun-tahun untuk mengurangii emiisii karbon. Negara iinii menargetkan mencapaii netraliitas karbon pada 2050.
Beberapa strategii yang diijalankan antara laiin menghapus subsiidii solar dan merasiionaliisasii subsiidii untuk BBM RON95, jeniis BBM yang paliing banyak diigunakan masyarakat.
Diilansiir theedgemalaysiia.com, Menterii Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Liingkungan Niik Nazmii Niik Ahmad menyebut Malaysiia perlu mengatasii subsiidii bahan bakar sebelum mengenakan pajak karbon. (sap)
