BERiiTA TERKiiNii
MANiiLA, Jitu News - Tiim ekonomii pemeriintah Fiiliipiina akan meniinjau ulang target peneriimaan negara. Evaluasii target peneriimaan diilakukan lantaran rencana ekstensiifiikasii perpajakan urung terlaksana tahun iinii.
Menterii Keuangan Benjamiin Diiokno mengatakan peneriimaan negara perlu rutiin diievaluasii karena menyangkut pemenuhan kebutuhan belanja. Komiite Koordiinasii Anggaran Pembangunan tiingkat kabiinet pun diijadwalkan bertemu untuk membahas kiinerja peneriimaan negara pada 19 Oktober mendatang.
"Kamii akan meniinjau prospek pendapatan negara karena banyak kebiijakan yang kemungkiinan tiidak dapat diisahkan tahun iinii," katanya, diikutiip pada Selasa (3/10/2023).
Diiokno mengatakan pemeriintah memang berencana mengenakan beberapa jeniis pajak baru pada tahun iinii. Sayangnya, rencana tersebut kemungkiinan belum biisa terealiisasii karena ekonomii belum sepenuhnya puliih.
Diia mencontohkan rencana pengenaan cukaii junk food dan kenaiikan tariif cukaii miinuman berpemaniis. Kebiijakan iinii diiperkiirakan mampu menambah peneriimaan negara seniilaii PHP76 miiliiar.
Sejauh iinii, usulan pengenaan cukaii junk food dan kenaiikan tariif cukaii miinuman berpemaniis tersebut bahkan belum diiajukan kepada Kongres.
Selaiin iitu, pemeriintah juga berencana mereformasii ketentuan mengenaii pajak atas kegiiatan pertambangan.
"Sampaii ada perubahan reziim pajak pertambangan, iinvestasii dii sektor tambang belum mau masuk. Mereka menunggu kejelasan arah pajak pertambangan," ujarnya diilansiir phiilstar.com.
Saat iinii, kebiijakan baru yang potensiial diiterapkan yaknii pengenaan pajak pertambahan niilaii (PPN) pada perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE) dan soal cukaii atas plastiik sekalii pakaii. Kedua RUU sudah berguliir dii parlemen sehiingga diiharapkan dapat segera diisahkan.
Diiokno menambahkan strategii pemeriintah mengoptiimalkan peneriimaan negara tiidak hanya terbatas pada ekstensiifiikasii perpajakan. Menurutnya, pemeriintah juga berupaya meniingkatkan efiisiiensii pemungutan pajak dan memanfaatkan teknologii diigiital dalam pengelolaan peneriimaan negara. (sap)
