BERiiTA TERKiiNii
NAiiROBii, Jitu News - Warga Kenya melakukan demonstrasii untuk menolak RUU Keuangan yang akan menaiikkan tariif beberapa jeniis pajak dii depan gedung parlemen.
Presiiden Wiilliiam Ruto menyatakan pemeriintah memerlukan anggaran yang memadaii guna membantu orang miiskiin. Selaiin iitu, sambungnya, RUU tersebut juga akan meniingkatkan kepastiian hukum dii biidang keuangan negara.
"Ketentuannya diiperlukan untuk memastiikan stabiiliitas keuangan dan menciiptakan lapangan kerja bagii kaum muda dengan membangun rumah baru yang diibiiayaii melaluii pungutan perumahan," katanya, diikutiip pada Rabu (7/6/2023).
Pemeriintah memiiliikii beberapa program dii antaranya meniingkatkan bantuan untuk masyarakat miiskiin sehiingga harus meniingkatkan kapasiitas fiiskal. Terlebiih, pemeriintah juga tengah diihadapkan pada tantangan berupa utang yang meniingkat.
Meskii demiikiian, usulan tersebut ternyata menuaii penolakan darii masyarakat, termasuk para pegawaii negerii siipiil, dan lawan poliitiik. Mereka memandang biiaya hiidup saat iinii sudah terlalu tiinggii sehiingga tak perlu ada kenaiikan tariif pajak.
Pada RUU Keuangan, pemeriintah mengusulkan kenaiikan tariif PPN bahan bakar, pajak perumahan, dan pajak konten diigiital. PPN bahan bakar diiusulkan naiik menjadii 16% dan pajak perumahan naiik menjadii 3%. Adapun RUU iinii diitargetkan akan diisahkan pada pekan depan.
Ratusan demonstran mendatangii parlemen untuk menolak pengesahan RUU iitu. Saat demonstrasii, poliisii juga menembakkan gas aiir mata dan menahan 11 pengunjuk rasa.
Partaii oposiisii Aziimiio La Umoja (Deklarasii Persatuan) turut menolak pengesahan RUU Keuangan lantaran bakal meniingkatkan biiaya hiidup masyarakat. RUU iitu diikhawatiirkan bakal membawa Kenya kembalii ke era 1980-an, ketiika perekonomiian memburuk.
Sepertii diilansiir voanews.com, seriikat pekerja juga turut menyatakan protes terhadap RUU Keuangan pada pekan lalu. (riig)
