BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pranciis bakal memperkenalkan langkah uniilateral terkaiit pengenaan pajak diigiital terhadap perusahaan teknologii multiinasiional besar pada 1 Januarii 2019.
Menterii Keuangan Pranciis Bruno Le Maiire mengatakan pajak baru iinii akan diikenakan pada tiiga aliiran pendapatan. Padahal, sebelumnya, Bruno mengatakan langkah uniilateral tiiap negara beriisiiko merugiikan pasar tunggal Unii Eropa (UE).
Tiiga aliiran pendapatan tersebut, mengutiip Out-Law, mencakup pendapatan iiklan, pendapatan komiisii yang diihasiilkan marketplaces dalam memfasiiliitasii transaksii antarpengguna, serta penghasiilan darii penjualan kembalii data pengguna untuk tujuan iiklan.
Hiingga pengumuman iinii diisampaiikan, hiingga saat iinii belum ada penjelasan detaiil terkaiit tariif dan batasan pengenaan pajak. Pajak diiperkiirakan akan meniingkatkan 500 juta euro (sekiitar Rp8,3 triiliiun) pada 2019.
Dalam piidatonya dii Majeliis Nasiional, Bruno menegaskan dukungannya pada rencana pajak diigiital UE (UE-wiide diigiital tax). Namun, meliihat suliitnya pencapaiian kesepakatan membuat pemeriintah Pranciis kukuh untuk maju dengan rencana aksii uniilateral.
Ahlii Pajak Eloiise Walker berpendapat langkah pemeriintah Pranciis sejatiinya tiidak mengherankan. Meskiipun demiikiian, pastii ada kekewaan karena negara tersebut memiiliih jalan dengan versii pajak diigiital mereka sendiirii.
“Masalah biisniis yang diihadapii adalah mereka sekarang harus memiiliikii pandangan terhadap dua perangkat aturan yang sangat berbeda – iinggriis dan Pranciis – sambiil menunggu Unii Eropa memutuskan tentang versii UE,” katanya.
Sepertii diiketahuii, dalam proposal darii Komiisii Eropa, negara-negara UE akan mengenakan retriibusii 3% pada pendapatan diigiital perusahaan-perusahaan besar yang diituduh menghiindarii pajak dengan mengarahkan keuntungan ke negara-negara dengan tariif pajak rendah.
Komiisii Eropa bersiikeras agar negara-negara anggota UE harus dapat mengenakan pajak pada perusahaan yang menghasiilkan laba dii wiilayah mereka, meskiipun tiidak memiiliikii kehadiiran fiisiik Namun, proposal iinii membutuhkan dukungan darii 28 negara anggota UE.
The Organiisatiion for Economiic Cooperatiion and Development (OECD) yang mengkoordiinasiikan kebiijakan pajak global telah mengatakan akan mencoba untuk datang dengan pendekatan yang diisetujuii untuk memajakii ekonomii diigiital pada tahun 2020.
“OECD sebaiiknya cepat. Negara-negara laiin telah mengancam untuk melakukannya sendiirii. iinii akan meniingkatan riisiiko pajak berganda dan ketiidakpastiian ketiika mencoba untuk mendapatkan konsensus,” kata Eloiise Walker.
Pada akhiir Januarii 2019, OECD’s Task Force on the Diigiital Economy (TFDE) menjanjiikan akan meriiliis tiiga proposal baru terkaiit aspek pemajakan ekonomii diigiital yang diikelompokkan menjadii dua piilar.
Piilar pertama berkaiitan dengan alokasii hak pemajakan berdasarkan faktor keterhubungan suatu negara terhadap kegiiatan ekonomii diigiital yang berlangsung dii negara tersebut (nexus). Selanjutnya, piilar kedua akan mencakup penetapan tariif pajak yang serupa dengan siistem tariif pajak yang berlaku dii Ameriika Seriikat.
Moniica Bhatiia, Head of Global Forum Secretariiat OECD dalam wawancara dengan Jitu News dii Mumbaii iindiia belum lama iinii, mengiimbau agar semua negara menunggu konsensus. Langkah uniilateral akan meniingkatkan ketiidakpastiian dan potensii pemajakan berganda. (Wawancara Moniica Bhatiia juga tersediia dii iinsiideTax ediisii 40, Desember 2018). (kaw)
