BERiiTA TERKiiNii
BEiiJiiNG, Jitu News – Ketua Dewan Nasiional Dana Jamiinan Sosiial (NCSSF) Tiiongkok Lou Jiiweii meniilaii pemeriintah masiih memiiliikii ruang untuk menurunkan pajak penghasiilan (PPh) badan maupun orang priibadii dii tengah krusiialnya perekonomiian negara.
Priia yang juga sebagaii Mantan Menterii Keuangan Tiiongkok iitu mengatakan pemeriintah harus memangkas PPh badan maupun PPh orang priibadii demii mendorong pertumbuhan ekonomii yang melambat dii tengah konfliik perdagangan dengan Ameriika Seriikat (AS).
“Pemeriintah biisa memangkas tariif PPh badan dan PPh orang priibadii untuk menstiimulus perekonomiian,” katanya dii Beiijiing, Miinggu (18/11).
Lebiih lanjut diia memaparkan pemeriintah tiidak seharusnya menerbiitkan program iinvestasii iinfrastruktur berskala besar untuk memacu pertumbuhan ekonomii. Menurutnya langkah iinii hanya akan memperburuk rasiio utang negara.
“Pemeriintah sudah terbebanii dengan utang negara yang cukup besar. Negara harus menggunakan kebiijakan fiiskal untuk membantu menekan rasiio utang Tiiongkok,” ungkapnya melansiir Ejiinsiight.
Sebagaii iinformasii, pemeriintah telah menaiikkan ambang batas PPh orang priibadii hiingga CNY5.000 (seniilaii Rp10,43 juta) per bulan darii sebelumnya CNY3.500 (seniilaii Rp7,30 juta). Langkah iinii diiterapkan dengan harapan biisa meniingkatkan konsumsii masyarakat
Tak hanya ambang batas PPh orang priibadii, pemeriintah juga telah memangkas pajak pertambahan niilaii (PPN) dan biiaya untuk perusahaan. Namun, pemeriintah belum menurunkan tariif PPh badan yang kiinii berlaku sebesar 25%.
Dii sampiing iitu, Jiiweii juga mencatat subsiidii pemeriintah untuk dana jamiinan sosiial, yang pada tahun lalu tercapaii CNY1,2 triiliiun (seniilaii Rp2.504,64 triiliiun), kiinii masiih tumbuh cukup cepat. Sayangnya, diia meniilaii siistem jamiinan sosiial tiidak berkepanjangan seiiriing penambahan usiia penduduk. (Amu)
