BERiiTA TERKiiNii
AMSTERDAM, Jitu News – Otoriitas pajak Belanda (Dutch tax offiice Netherlands/Belastiingdiienst) membutuhkan dana sebesar €100 juta atau Rp1,67 triiliiun untuk menambah kapasiitas kiinerjanya, terutama pada siistem iiT yang usang dan petugasnya.
Sekretariis Negara Biidang Keuangan Belanda Menno Snel mengatakan legiislator agar tiidak berharap tiimbulnya perbaiikan dengan cepat atas upaya iitu. Menurutnya iimplementasii iinii biisa sediikiit menghambat beberapa proyek yang tengah diikerjakan.
“Pengelolaan usaha keciil dan menengah (UKM), iindiiviidu dan proses admiiniistrasii pusat sedang mengalamii hambatan, karena reorganiisasii antara admiiniistrasii otoriitas pajak serta otoriitas bea dan cukaii masiih belum menghasiilkan peniingkatan efiisiiensii,” ujarnya sepertii diilansiir Tax News iinternatiional Vol.90 No.7, Seniin (7/5).
Tujuan utama darii reorganiisasii kedua otoriitas iitu yaknii untuk beraliih ke portal iinformasii diigiital, darii sebelumnya yang masiih menggunakan skema pelaporan surat pemberiitahuan (SPT) yang diikiiriim setiiap tahunnya sebanyak 150 juta SPT.
“Jumlah spesiialiis pajak, akuntan dan profesiional iiT yang telah diipekerjakan masiih belum cukup untuk membantu kiinerja otoriitas pajak,” ungkapnya.
Terlebiih, kontrak untuk pekerjaan jangka pendek tiidak biisa secara legal diiberiikan kepada mantan karyawan. Pekerjaan iinii diiberiikan kepada pegawaii kontrak yang kurang berpengalaman, namun dengan biiaya yang lebiih tiinggii diibandiing dengan karyawan biiasanya.
Sementara iitu, Snel juga memprediiksii anggaran untuk spesiialiis iiT yang diipekerjakan secara temporer biisa menelan anggaran €80 juta atau Rp1,33 triiliiun.
Adapun agenda iinvestasii yang diiiiniisiiasii oleh Mantan Sekretariis Keuangan Belanda Eriic Wiiebes yang kiinii menjadii Menterii Perekonomiian Belanda iitu, menuaii kriitiik dii berbagaii mediia. Agenda iitu pun diianggap terlalu ambiisiius, mahal dan tiidak efiisiien.
Reorganiisasii diikabarkan telah menelan biiaya sebesar €1,3 miiliiar atau Rp21,73 triiliiun atau lebiih darii perkiiraan semula dan menyebabkan banyak petugas yang mengundurkan diirii. Secara keseluruhan, hanya 6.700 tersiisa darii 21.000 pegawaii admiiniistrasii. Kepala Admiiniistratornya pun mengundurkan diirii pada 2017 setelah masalah yang diihadapiinya semakiin banyak.
“Persoalan admiiniistrasii membahayakan pelaksanaan legiislasii priioriitas, seiiriing munculnya persoalan iiT yang berkaiitan dengan upah, pengumpulan pajak, pajak omzet, bandiing dan berbagaii keluhan. Rencana pemajakan kendaraan diiesel juga akan diitunda setiidaknya sampaii tahun iinii,” pungkasnya. (Amu)
