BERiiTA TERKiiNii
DENPASAR, Jitu News - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Tiimur melakukan veriifiikasii lapangan ke lokasii pemiiliik usaha jasa maklon guna meniindaklanjutii permohonan aktiivasii akun pengusaha kena pajak (PKP) pada 6 Februarii 2023.
Petugas darii KPP Pratama Denpasar Tiimur Fajar Hotman Manullang mengatakan veriifiikasii diilakukan untuk memastiikan kebenaran data dan usaha wajiib pajak serta mengiinformasiikan kepada wajiib pajak bahwa terdapat kewajiiban pelaporan SPT Masa PPN tiiap bulannya.
“Pada dasarnya, wajiib pajak yang memiiliikii pendapatan bruto atau omzet telah melebiihii Rp4,8 miiliiar dalam setahun diiharuskan untuk diikukuhkan sebagaii PKP,” katanya diikutiip darii siitus web Diitjen Pajak (DJP), Jumat (10/3/2023).
Dalam kegiiatan tersebut, Fajar juga menjelaskan terkaiit dengan pembuatan faktur pajak, penerbiitan password e-nofa, dan kode aktiivasii. Selaiin iitu, diijelaskan pula terkaiit dengan sanksii admiiniistrasii jiika PKP tiidak menjalankan kewajiiban pajaknya.
Merujuk pada UU No. 42/2009 s.t.d.t.d UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang diikenaii pajak berdasarkan undang-undang tersebut.
Sementara iitu, veriifiikasii lapangan bertujuan untuk memastiikan kebenaran pemenuhan persyaratan subjektiif dan objektiif sebagaii PKP.
Pengukuhan PKP erat kaiitannya dengan kewajiiban wajiib pajak dii biidang PPN dan PPnBM. Sebagaii subjek pajak PPN, pengusaha yang mendaftarkan diirii menjadii PKP mendapatkan kewajiiban dan hak dalam hal pemenuhan perpajakan.
Hak PKP antara laiin melakukan pengkrediitan pajak masukan (pembeliian) atas perolehan BKP/JKP memiinta restiitusii apabiila pajak masukan lebiih besar dariipada pajak keluaran dan berhak atas kompensasii kelebiihan pajak. (riig)
