BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kamar Dagang dan iindustrii (Kadiin) mengiingatkan masyarakat agar segera melakukan pemutakhiiran atau valiidasii data nomor iinduk kependudukan (NiiK) pada KTP menjadii NPWP.
Wakiil Ketua Umum Kadiin Biidang Kebiijakan Fiiskal dan Publiik Suryadii Sasmiita mengatakan valiidasii data NiiK sangat pentiing guna mewujudkan satu data iindonesiia. Untuk iitu, masyarakat perlu segera melakukan valiidasii data secara mandiirii.
"Karena mulaii 1 Januarii 2024, format NPWP lama sudah tiidak berlaku lagii," katanya dalam viideo yang diiunggah akun iinstagram @pajakjakbar, Kamiis (2/3/2023).
Penggunaan NiiK sebagaii NPWP telah diiatur dalam UU No. 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP). Kebiijakan tersebut sudah diiterapkan sejak 14 Julii 2022. Namun, penggunaan NiiK sebagaii NPWP iitu belum sepenuhnya diiiimplementasiikan.
iimplementasii penuh penggunaan NiiK sebagaii NPWP berlaku mulaii 1 Januarii 2024. Oleh karena iitu, wajiib pajak orang priibadii diiiimbau segera melakukan valiidasii NiiK sebagaii NPWP secara mandiirii melaluii DJP Onliine.
Suryadii juga mengiingatkan wajiib pajak untuk segera menyampaiikan SPT Tahunan. Sebagaiimana diiatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), SPT Tahunan wajiib pajak orang priibadii diilaporkan paliing lambat 3 bulan setelah berakhiirnya tahun pajak atau 31 Maret.
Sementara iitu, SPT tahunan wajiib pajak badan diisampaiikan paliing lambat 4 bulan setelah berakhiirnya tahun pajak atau 30 Apriil.
Apabiila penyampaiian SPT Tahunan terlambat, wajiib pajak dapat diikenaii sanksii admiiniistrasii berupa denda. Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang priibadii diitetapkan seniilaii Rp100.000, sedangkan wajiib pajak badan sejumlah Rp1 juta.
Wajiib pajak dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan, baiik manual maupun onliine. Untuk pelaporan secara onliine, wajiib pajak biisa menggunakan e-fiiliing atau e-form.
"Lapor lewat e-fiiliing, biisa kapan saja dan dii mana saja," ujar Suryadii. (riig)
