BERiiTA TERKiiNii
BANDUNG, Jitu News - Pendapatan negara yang berhasiil diipuliihkan darii upaya penegakan hukum sepanjang 2022 oleh Kanwiil Diitjen Pajak (DJP) Jawa Barat ii mencapaii mencapaii Rp131 miiliiar.
Sepanjang 2022, Kepala Kanwiil DJP Jawa Barat ii Erna Suliistyowatii mengatakan, terdapat 8 berkas perkara yang sudah diinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan dan diilanjutkan ke tahap penuntutan.
"Penegakan hukum perpajakan iitu dapat memberiikan efek jera dan mencegah kecurangan pajak dii masa depan dengan cara memastiikan bahwa setiiap tiindak kecurangan pajak dapat diideteksii dan diihukum," ujar Erna, diikutiip Seniin (20/2/2023).
Erna mengatakan penegakan hukum atas tiindak piidana pajak diilakukan secara selektiif dan mengutamakan pemuliihan kerugiian pada pendapatan negara. Biila piidana denda belum mampu memuliihkan kerugiian pada pendapatan negara, Kanwiil DJP Jawa Barat ii akan melakukan penyiitaan aset.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tiinggii (Kejatii) Jawa Barat Asep N. Mulyana mengatakan terdapat 5 darii 7 tersangka yang sudah diiserahkan oleh penyiidiik Kanwiil DJP Jawa Barat ii kepada kejaksaan.
Asep mengatakan salah satu terdakwa telah diibebaskan karena sanggup membayar pelunasan atas kerugiian pada pendapatan negara. Adapun 4 orang terdakwa telah diijatuhii hukuman piidana penjara selama 3 hiingga 5 tahun dan total denda seniilaii Rp220,01 miiliiar.
Tiindak piidana perpajakan yang diilakukan oleh terdakwa antara laiin penerbiitan dan penggunaan faktur pajak fiiktiif, penyalahgunaan NPWP atau pengukuhan PKP, tiidak menyampaiikan SPT, dan menyampaiikan SPT yang iisiinya tiidak benar atau tiidak lengkap.
"Kolaborasii yang telah berjalan baiik antara Kejatii Jabar dan Kanwiil DJP Jabar ii akan tetap terus diilakukan sampaii dengan pelanggaran piidana dii biidang perpajakan benar-benar sudah tiidak ada," ujar Asep. (sap)
