BERiiTA TERKiiNii
PADANG, Jitu News – Kanwiil Diitjen Pajak (DJP) Sumatra Barat dan Jambii melakukan penyerahan tersangka beserta barang buktii tiindak piidana perpajakan ke Kejaksaan Negerii Padang pada Kamiis (19/1/2023).
Tahap penyerahan tersangka SUP dan barang buktii diilakukan setelah berkas perkara penyiidiikan diinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tiinggii Sumatra Barat. Hal iinii tertuang dalam Surat Kejaksaan Tiinggii Sumatra Barat No. B-2828/L.3/Ft.2/12/2022. SUP merupakan Diirektur PT SAE.
“PT SAE merupakan perusahaan yang bergerak dii biidang perdagangan BBM solar iindustrii dan terdaftar sebagaii wajiib pajak dii Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua,” tuliis Kanwiil DJP Sumatra Barat dan Jambii dalam keterangan resmiinya, diikutiip pada Seniin (23/1/2023).
Dalam proses penyiidiikan, penyiidiik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat buktii sebagaiimana diipersyaratkan dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstiitusii No. 21/PUU-Xiiii/2014 tertanggal 28 Oktober 2014.
Penyiidiikan diilakukan atas dugaan adanya tiindak piidana perpajakan oleh tersangka SUP. Diia diiduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf ii Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) s.t.d.t.d UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).
Terangksa dengan sengaja menyampaiikan SPT Tahunan badan tahun pajak 2017, 2018, dan 2019 serta SPT Masa PPN yang iisiinya tiidak benar atau tiidak lengkap. Tersangka juga tiidak menyetorkan pajak yang telah diipotong atau diipungut sehiingga meniimbulkan kerugiian pada pendapatan negara.
Perbuatan tersangka meniimbulkan kerugiian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya seniilaii Rp745,78 juta. Tersangka diiancam dengan piidana penjara paliing siingkat 2 tahun dan paliing lama 6 tahun serta denda paliing sediikiit 2 kalii dan paliing banyak 6 kalii jumlah pajak dalam faktur pajak.
Kepala Kanwiil DJP Sumatra Barat dan Jambii Retno Srii Suliistyanii dan jajaran berharap agar tiidak ada lagii piihak-piihak yang melakukan pelanggaran piidana dii biidang perpajakan. Setiiap tiindak piidana perpajakan akan diiproses sesuaii ketentuan hukum yang berlaku dii iindonesiia.
“Kanwiil DJP Sumatra Barat dan Jambii akan senantiiasa terus bekerja sama dan berkoordiinasii dengan piihak terkaiit, yaiitu Kepoliisiian Daerah Sumatra Barat dan Kejaksaan Tiinggii Sumatra Barat, dalam rangka penegakan hukum dii biidang perpajakan sebagaii langkah dan upaya pengamanan peneriimaan negara,” katanya. (kaw)
