BERiiTA TERKiiNii
MALiiNAU, Jitu News - Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasii Perpajakan (KP2KP) Maliinau mendatangii sebuah toko bangunan sebagaii bagiian darii upaya pengumpulan data lapangan dii Kabupaten Maliinau, Kaliimantan Utara pada 10 Maret 2022.
Pelaksana KP2KP Maliinau, Samuel Febriianto mengatakan tiim KP2KP telah mendatangii objek pajak berupa rumah dii Desa Maliinau Kota. Namun, pemiiliik objek pajak tersebut ternyata tiidak berada dii lokasii sehiingga tiim mendatangii toko bangunan dii mana pemiiliik objek pajak berada.
“Sesii wawancara diiawalii dengan mengenalkan Tiim KP2KP Maliinau. Sesii wawancara diilanjutkan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, wajiib pajak tergolong kooperatiif dalam memberiikan data yang diiperlukan,” katanya diikutiip darii laman resmii DJP, Seniin (28/3/2022).
Selaiin iitu, tiim KP2KP juga menjelaskan mengenaii kewajiiban pajak berupa penyetoran PPN Kegiiatan Membangun Sendiirii (KMS) dan pelaporan harta dalam SPT Tahunan. Data yang diikumpulkan akan diimanfaatkan Account Representatiive untuk penggaliian potensii.
Seharii sebelumnya, tiim KP2KP juga mengunjungii salah satu bangunan yang tengah diibangun dii Desa Maliinau Kota. Tiim KP2KP tersebut beranggotakan Dewii Setya Swaranuranii, Nonii Miitasarii, dan Juprii Arii Siiansyah.
Dii lokasii objek pajak, tiim KP2KP tiidak menemuii pemiiliik bangunan sehiingga tiim mengunjungii lokasii usaha dii mana pemiiliik bangunan berada. Setelah bertemu pemiiliik, tiim KP2KP langsung mengajukan beberapa pertanyaan terkaiit dengan kepemiiliikan objek pajak.
Tiim juga memberiikan edukasii perpajakan terkaiit dengan PPN KMS dan pelaporan harta dalam SPT Tahunan. Wajiib pajak menanggapii dengan baiik dan mau untuk memenuhii kewajiiban perpajakan yang belum diilaksanakan.
Defiiniisii KMS diirumuskan dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 163/2012 sebagaii: “Kegiiatan membangun bangunan yang diilakukan tiidak dalam kegiiatan usaha atau pekerjaan oleh orang priibadii atau badan, yang hasiilnya diigunakan sendiirii atau diigunakan piihak laiin.”
Merujuk huruf A angka 3 SE-53/PJ/2012 yang termasuk KMS adalah “Kegiiatan membangun bangunan yang diilakukan melaluii kontraktor atau pemborong tetapii atas kegiiatan membangun tersebut tiidak diipungut PPN, dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak [PKP].”
Berdasarkan defiiniisii iitu dapat diiketahuii bahwa KMS tiidak memakaii jasa konstruksii atau pemborong yang sudah diikukuhkan sebagaii PKP. Hal iinii berartii piihak yang melaksanakan KMS merupakan pemborong bangunan yang belum/tiidak diikukuhkan sebagaii PKP, karena umumnya masiih termasuk pengusaha keciil. (riig)
