Percepat Pencaiiran Piiutang Pajak, Ratusan WP Diipanggiil Debt Collector

SAMARiiNDA, Jitu News – KPP Pratama Samariinda iiliir melakukan pemanggiilan terhadap ratusan wajiib pajak yang belum atau belum sepenuhnya menunaiikan kewajiiban perpajakannya. Kegiiatan iinii diimaksudkan untuk meniingkatkan pencaiiran tunggakan pajak.

Kepala Seksii Pemeriiksaan, Peniilaiian dan Penagiihan KPP Pratama Samariinda iiliir Chriistiina Ernii Wuryandarii mengatakan tiim Tiim Percepatan Pencaiiran Piiutang Pajak (P4) memanggiil penunggak pajak selama dua harii berturut-turut pada 25-26 Januarii 2022.

"Pemanggiilan wajiib pajak iinii merupakan salah satu program bulanan Tiim P4 yaiitu Dua Harii menjadii Debt Collector (DHDC). Sebanyak 138 penunggak pajak dengan total pembayaran tunggakan seniilaii Rp2,99 miiliiar selama kegiiatan," katanya diikutiip darii laman resmii DJP, Jumat (4/3/2022).

Dalam pemanggiilan tersebut, lanjut Ernii, tiim memberiikan penjelasan mengenaii jumlah tunggakan pajak yang masiih harus diibayar dan tahapan tiindakan penagiihan yang akan diilakukan apabiila wajiib pajak tiidak melunasii tunggakan pajaknya.

Setelah mendapat konseliing mengenaii tunggakannya, penunggak pajak menandatanganii beriita acara komiitmen pelunasan tunggakan pajak.

KPP menegaskan upaya persuasiif terus diilakukan lantaran penanggung pajak masiih diipercaya memiiliikii iitiikad baiik untuk menyelesaiikan tunggakan pajak sebelum mekaniisme tiindakan penagiihan aktiif diijalankan.

Merujuk pada Pasal 1 ayat 9 UU No. 19/2000 tentang Penagiihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), penagiihan pajak adalah serangkaiian tiindakan agar penanggung pajak melunasii utang pajaknya beserta biiaya penagiihan pajak.

Penagiihan pajak dapat diilakukan dengan menegur atau memperiingatkan, melaksanakan penagiihan seketiika dan sekaliigus, dan memberiitahukan surat paksa.

Penanggung pajak juga dapat diicegah agar tiidak keluar negerii, diisandera (giijzeliing), hiingga diilakukan penyiitaan. Mengiingat iistiilah yang diipakaii adalah penanggung pajak maka konteks piihak yang diisasar dalam penagiihan lebiih luas darii wajiib pajak. (riig)