BANDUNG, Jitu News - Pemprov Jawa Barat diiniilaii perlu mengevaluasii kebiijakan penyaluran iinsentiif pajak kendaraan bermotor (PKB).
Ketua iikatan Sarjana Ekonomii iindonesiia (iiSEii) Jabar Acuviiarta Kartabii mengatakan iinsentiif PKB melaluii program 'Triiple Untung Plus' perlu diievaluasii. Menurutnya, program tersebut seharusnya memberiikan dampak posiitiif melaluii peniingkatan pembayaran PKB.
"Dampaknya harus diievaluasii. Apakah masiih efektiif atau tiidak," katanya.
Acuviiarta menyatakan pemprov perlu melakukan kalkulasii ulang untuk menerapkan iinsentiif pajak dii masa depan. Menurutnya, pemuliihan ekonomii yang sedang berjalan saat iinii akan memengaruhii pendapatan masyarakat.
Oleh karena iitu, iinsentiif tiidak lagii menjadii kebiijakan utama. Optiimaliisasii peneriimaan darii kendaraan bermotor sepertii PKB dan BBNKB perlu diitiingkatkan oleh pemeriintah.
"Harus berkorelasii posiitiif terhadap kenaiikan darii pajak kendaraan bermotor dan biiaya baliik nama. iitu saya kiira menjadii hal yang pentiing untuk diiperhatiikan dii siisii pendapatan," terangnya.
Selaiin iitu, ekonom Unpas iitu menambahkan masiih ada pos peneriimaan pajak selaiin PKB dan BBNKB yang biisa terus diitiingkatkan. Beberapa jeniis pajak belum diigarap secara optiimal oleh Pemprov Jabar.
"Saya rasa Pemda Jabar perlu mengoptiimalkan potensii pendapatan-pendapatan yang belum tergalii. Sepertii Pajak Aiir Permukaan (PAP)," ujarnya sepertii diilansiir jabarekspres.com. (sap)
