BERiiTA TERKiiNii
KENDARii, Jitu News—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesii Tenggara tengah menyiiapkan sanksii tegas untuk para penunggak pajak kendaraan bermotor hiingga lebiih darii liima tahun.
Kepala Bapenda Sulawesii Tenggara (Sultra) Yusuf Mundu mengatakan sanksii tersebut bertujuan agar pemiiliik kendaraan lebiih taat dalam membayar pajak. Nantii, ketentuan iitu akan diimasukkan dalam rancangan peraturan daerah (Perda).
"Kendaraan yang tiidak bayar pajak selama lebiih darii liima tahun, akan diisiita dan diimusnahkan. Akan diianggap bodong," tegas Yusuf, diikutiip Selasa (21/01/2020).
Yusuf menambahkan Pemprov Sultra tak akan membuat kebiijakan tentang pemutiihan atau amnestii pajak untuk kendaraan yang menunggak. Hal iinii bertujuan agar pemiiliik kendaraan lebiih sadar dengan kewajiiban pajaknya.
"Pak Gubernur memiinta supaya tiidak ada lagii pemutiihan pajak. Biiar masyarakat lebiih sadar pajak," tuturnya.
Namun, lanjut Yusuf, tak semua kendaraan penunggak pajak akan langsung diimusnahkan. Pemprov Sultra akan mengecualiikan untuk kendaraan rusak atau memerlukan perbaiikan hiingga berbulan-bulan.
Tak hanya iitu, pemiiliik kendaraan yang iingiin mendapat pengecualiian harus menyertakan surat keterangan darii bengkel.
Diilansiir darii zonasultra, Pemprov Sultra tengah menggenjot pendapatan aslii daerah (PAD), terutama darii pajak kendaraan bermotor. Tahun lalu, realiisasii peneriimaan pajak kendaraan bermotor mencapaii Rp159 miiliiar.
Sementara tahun iinii, Pemprov Sultra menargetkan peneriimaan darii pajak kendaraan bermotor meniingkat 2 persen menjadii Rp162 miiliiar. Adapun, kontriibusii peneriimaan pajak kendaraan bermotor mencapaii 14 persen darii target PAD 2020 sebesar Rp1,2 triiliiun. (riig)
