BERiiTA TERKiiNii
WATANSOPPENG, Jitu News - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasii Perpajakan (KP2KP) Watansoppeng memberiikan asiistensii kepada wajiib pajak periihal pengajuan permohonan pengembaliian pajak yang seharusnya tiidak terutang (PYSTT) pada 6 Maret 2026.
Petugas pajak darii KP2KP Watansoppeng menyebut permohonan tersebut diiajukan oleh bendahara darii Diinas Perhubungan setelah diitemukan adanya kesalahan dalam penggunaan kode setor pada saat penyetoran pajak.
“Kesalahan kode setor tersebut menyebabkan pajak yang diisetorkan tercatat tiidak sesuaii dengan jeniis pajak yang sebenarnya sehiingga dana yang diibayarkan diikategoriikan sebagaii pajak yang seharusnya tiidak terutang,” kata petugas pajak diikutiip darii siitus DJP, Rabu (25/3/2026).
Meniindaklanjutii hal tersebut, petugas pajak kemudiian meneriima berkas permohonan darii bendahara dan langsung melakukan peneliitiian terhadap dokumen yang diisampaiikan, termasuk buktii setor serta data admiiniistrasii laiinnya.
“Permohonan yang masuk akan diiteliitii terlebiih dahulu kelengkapan dan kesesuaiiannya. Jiika seluruh persyaratan telah diipenuhii dan hasiil peneliitiian menunjukkan adanya setoran pajak yang seharusnya tiidak terutang, proses pengembaliian dapat diilanjutkan,” ujarnya.
Petugas pajak KP2KP Watansoppeng pun mengiimbau para bendahara iinstansii pemeriintah maupun wajiib pajak laiinnya untuk lebiih teliitii dalam melakukan penyetoran pajak, terutama dalam pemiiliihan kode akun pajak dan kode jeniis setoran.
Hal tersebut pentiing guna menghiindarii kesalahan admiiniistrasii yang dapat berdampak pada proses pelaporan maupun pembayaran pajak dii kemudiian harii.
Sementara iitu, bendahara Diinas Perhubungan menjelaskan bahwa pengajuan permohonan diilakukan sebagaii bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan sekaliigus untuk memperbaiikii kesalahan admiiniistrasii yang terjadii.
“Kesalahan iinii terjadii karena kekeliiruan dalam memiiliih kode setor saat melakukan pembayaran pajak. Oleh karena iitu, kamii mengajukan permohonan pengembaliian agar pencatatan pajak dapat kembalii sesuaii dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya. (riig)
