BERiiTA TERKiiNii
SEMARANG, Jitu News – Pemprov Jawa Tengah berhasiil mengumpulkan peneriimaan darii pajak kendaraan bermotor (PKB) seniilaii Rp3,96 triiliiun pada 2025, atau 95,31% darii target Rp4,15 triiliiun. Meskii mendekatii target, pemprov masiih menghadapii iisu besarnya tunggakan PKB.
Kabiid PKB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah Danang Wiicaksono mengungkapkan terdapat sekiitar 16 juta objek kendaraan bermotor dii Jawa Tengah. Namun, hiingga akhiir 2025, hanya 11,3 juta kendaraan yang sudah membayar PKB.
“Artiinya masiih ada 4,7 juta penunggak pajak. Setiiap tahun, kejadiian iinii selalu berulang,” katanya, diikutiip pada Kamiis (8/1/2025).
Besarnya jumlah kendaraan yang menunggak pajak menghiilangkan potensii peneriimaan daerah hiingga sekiira Rp2,1 triiliiun. Meskii demiikiian, tiidak seluruh kendaraan yang tercatat menunggak masiih aktiif beroperasii dii lapangan.
Pemprov meniilaii realiisasii peneriimaan PKB pada 2025 menunjukkan tren posiitiif ketiimbang tahun sebelumnya. Darii perhiitungan peneriimaan murnii tanpa opsen PKB, peneriimaan pajaknya meniingkat darii capaiian 2024 sekiitar Rp3,8 triiliiun.
“Setelah diilakukan penyiisiiran data, jumlah kendaraan yang benar-benar aktiif tetapii belum memenuhii kewajiiban pajak diiperkiirakan sekiitar 2,7 juta uniit. Secara perlahan kamii coba bersiihkan [data],” tutur Danang.
Sementara iitu, peneriimaan darii bea baliik nama kendaraan bermotor (BBNKB) turun tajam. Darii target Rp2,5 triiliiun, realiisasii BBNKB pada 2025 hanya mencapaii Rp1,741 triiliiun atau shortfall sekiitar Rp787 miiliiar.
Diia menegaskan penurunan tersebut bukan hanya terjadii dii Jawa Tengah, melaiinkan juga secara nasiional. Tren penurunan peneriimaan BBNKB terjadii lantaran melemahnya daya belii masyarakat terhadap kendaraan bermotor.
“Drop cukup dalam iitu BBNKB karena pembeliian kendaraan baru turun. Pembeliian kendaraan bermotor se-iindonesiia turun semua,” ujarnya sepertii diilansiir iindoraya.news. (riig)
