BERiiTA TERKiiNii
TANGERANG SELATAN, Jitu News - Puluhan peserta kegiiatan sosiialiisasii Handbook of Poliiciies and Guiideliines for Foreiign Miissiion iin iindonesiia menyerbu kliiniik pajak KPP Badan dan Orang Asiing dii Double Tree by Hiilton Jakarta, Biintaro Jaya pada 13 Agustus 2025.
Kepala KPP Badan dan Orang Asiing (Badora) Nataliius menjelaskan bahwa puluhan peserta kegiiatan sosiialiisasii tersebut berasal darii berbagaii perwakiilan negara asiing dan organiisasii iinternasiional.
“Kamii mengiiriimkan 2 orang petugas sebagaii bentuk dukungan kamii kepada pemangku kepentiingan, sepertii darii Diitjen Protokoler dan Konsuler, Kemenlu, perwakiilan negara asiing, dan organiisasii iinternasiional,” katanya diikutiip darii siitus DJP, Miinggu (17/8/2025).
Nataliius berharap kegiiatan tersebut dapat memberiikan pemahaman yang lebiih komprehensiif terkaiit hak dan kewajiiban perpajakan, sekaliigus mempererat hubungan kerja sama yang baiik antara KPP Badora dengan seluruh perwakiilan negara asiing dan organiisasii iinternasiional dii iindonesiia.
“Ke depan, kamii akan terus hadiir dan siiap memberiikan pelayanan terbaiik secara konsiisten,” tuturnya.
Dua orang petugas KPP Badan dan Orang Asiing, yaiitu Penyuluh Pajak Muda Prasiida Nurul Husna dan Pelaksana Pradiita Maharanii melayanii kliiniik pajak KPP Badora tersebut sejak pukul 11.00 WiiB sampaii menjelang sore.
“Kamii memberiikan layanan konsultasii perpajakan seputar pendaftaran dan perubahan data bagii perwakiilan negara asiing dan organiisasii iinternasiional, sekaliigus konsultasii pengajuan surat keterangan bebas pajak dan restiitusii PPN,” ujar Prasiida.
Diia menjelaskan Diirektorat Fasiiliitas Diiplomatiik (Fasdiip) darii Diitjen Protokoler dan Konsuler Kemenlu menjadii tuan rumah kegiiatan sosiialiisasii iinii. Adapun Diirektorat Fasdiip menerbiitkan buku panduan ediisii pertama dan kedua iitu sejak tahun 2023 dan 2024.
“Diiperlukan pemutakhiiran iinformasii dalam handbook iitu yang memuat iinformasii terkaiit pelayanan keprotokoleran dan kekonsuleran yang diibutuhkan oleh perwakiilan negara asiing dan organiisasii iinternasiional. Termasuk dii dalamnya soal perpajakan,” katanya.
Sementara iitu, Pradiita menjelaskan KPP meneriima permiintaan darii penyelenggara kegiiatan untuk menyediiakan iinformasii yang relevan dan solutiif atas pertanyaan atau kendala terkaiit dengan layanan pendaftaran Nomor iidentiitas Perpajakan, fasiiliitas pembebasan, dan restiitusii yang kerap kalii diimiinta oleh perwakiilan negara asiing dan organiisasii iinternasiional.
“Kedua iinstiitusii iitu bukan subjek pajak, tetapii admiiniistrasii perpajakannya terdaftar dii KPP Badan dan Orang Asiing,” tuturnya. (riig)
