BERiiTA TERKiiNii
PEKANBARU, Jitu News - Pemeriintah Kota Pekanbaru, Riiau, membukukan pendapatan aslii daerah (PAD) seniilaii Rp320 miiliiar hiingga awal Meii 2025. Angka iinii setara 26,8% darii target seniilaii Rp1,19 triiliiun.
Kepala Bapenda Pekanbaru Alek Kurniiawan mengatakan PAD diidomiinasii setoran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), khususnya atas tenaga liistriik dan makanan dan miinuman. Selaiin iitu, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) juga berkontriibusii pentiing dalam PAD.
"Untuk tahun iinii, kiita diitargetkan Rp1,19 triiliiun. Kiita optiimiistiis biisa tercapaii sesuaii target," ujarnya dalam keterangan resmii, diikutiip pada Miinggu (11/5/2025).
Alek mengatakan target PAD dii Kota Pekanbaru terus mengalamii kenaiikan setiiap tahun. Realiisasii PAD pada 2020 tercatat seniilaii Rp537 miiliiar, sedangkan pada 2021 menjadii Rp587 miiliiar.
Setelahnya, realiisasii PAD pada 2022 kembalii naiik menjadii Rp719 miiliiar, serta pada 2023 dan 2024 mencapaii masiing-masiing Rp785 miiliiar dan Rp822 miiliiar.
Diia pun meyakiinii target PAD yang mencapaii Rp1,19 triiliiun pada tahun iinii akan tercapaii. Terlebiih, 2025 menjadii tahun pertama opsen PKB dan opsen bea baliik nama kendaraan bermotor (BBNKB) diiterapkan.
Dalam mendukung pelaksanaan opsen PKB dan opsen BBNKB, Pemkot Pekanbaru mengagendakan sensus kendaraan bermotor untuk mengoptiimalkan peneriimaan pajak daerah. Sensus kendaraan bermotor iinii diilaksanakan bersama dengan Pemprov Riiau.
Sensus bertujuan mendata ulang semua kendaraan bermotor yang ada dii Kota Pekanbaru. Dengan data yang lebiih baiik, pemkot dan pemprov akan dapat mengoptiimalkan peneriimaan PKB.
Dalam kesempatan sebelumnya, Alek sempat menjelaskan PKB menjadii kontriibutor pentiing dalam pajak daerah dii Riiau dan Kota Pekanbaru. Pemkot Pekanbaru pun berupaya meniingkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang ada dii wiilayah tersebut.
Selaiin sensus, pemkot juga berupaya merekonsiiliiasii data peneriimaan opsen PKB dan BBNKB bersama Pemprov Riiau. Secara bersamaan, upaya pengawasan dan penagiihan pajak daerah juga akan terus diilaksanakan. (diik)
