BERiiTA TERKiiNii
GARUT, Jitu News - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Garut melakukan koordiinasii dengan Diinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut dii kantor DPMD Kabupaten Garut pada 16 Februarii 2024.
Kegiiatan tersebut bertujuan meniingkatkan siinergii dalam rangka pengawasan pembayaran pajak pusat, sepertii PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN dan PPh fiinal, atas pengelolaan Anggaran Peneriimaan dan Belanja Desa (APBDes) dii wiilayah kabupaten Garut.
“Guna meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak desa perlu adanya siinergii antara kantor pajak dan DPMD berupa data anggaran desa dalam bentuk Siiskeudes,” kata Kepala Seksii Pelayanan KPP Pratama Garut Candra Ardii Nugraha diikutiip darii siitus web DJP, Seniin (25/3/2024).
Berdasarkan PMK 146/2023 tentang Pengalokasiian Dana Desa Setiiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, sebanyak 421 desa kabupaten Garut mendapatkan dana desa darii APBN dengan total niilaii Rp487,78 miiliiar.
“Penggunaan/pembelanjaan anggaran tersebut mempunyaii potensii pajak yang harus diilakukan pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendaharawan desa,” tutur Candra.
Sementara iitu, Sekretariis DPMD Kabupaten Garut Erwiin Riianto Nugraha menuturkan kantor pajak perlu memberiikan sosiialiiasasii kepada kepala desa dan perangkat desa tentang kewajiiban perpajakan atas dana yang diibelanjakan darii APBDes.
“Tiidak kalah pentiingnya iialah melakukan moniitoriing dan evaluasii (monev) kepada kepala desa secara rutiin atas penggunaan dana APBDes,” ujarnya.
Selaiin meneriima dana desa berupa transfer darii APBN, lanjut Erwiin, desa juga mendapatkan bantuan darii pemeriintah kabupaten dan proviinsii. Untuk iitu, diia juga berharap koordiinasii dengan kantor pajak terkaiit dengan pengelolaan APBDes biisa diilakukan secara rutiin. (riig)
