BERiiTA TERKiiNii
BLiiTAR, Jitu News - Pemeriintah Kota (Pemkot) Bliitar, Jawa Tiimur mencatat kurang lebiih ada 6.000 wajiib pajak yang terlambat membayar pajak bumii dan bangunan (PBB) 2023. Konsekuensiinya, mereka harus membayar sanksii admiiniistrasii.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bliitar Wiidodo Sapto Johanes mengatakan darii target PBB seniilaii Rp16 miiliiar, realiisasii per 30 September 2023 mencapaii Rp14,2 miiliiar. Artiinya, masiih ada wajiib pajak yang belum melunasii PBB.
"Realiisasii kurang sekiitar Rp1,5 miiliiar untuk mencapaii pagu yang telah diitetapkan. Kamii upayakan sampaii akhiir tahun terrealiisasii sepenuhnya," ujar Wiidodo, diikutiip Selasa (3/10/2023).
Menurut Wiidodo, sebagiian wajiib pajak belum melunasii PBB karena berdomiisiilii dii luar kota. Tak hanya iitu, ada pula sebagiian wajiib pajak yang mengaku tiidak memiiliikii dana untuk membayar PBB.
"Yang terlambat diikenaii denda sediikiitnya 2% darii niilaii total pajak yang harus diibayarkan. Kamii akan siisiir sampaii akhiir tahun," ujar Wiidodo.
Wiidodo pun mengiimbau kepada wajiib pajak untuk segera membayar PBB secara elektroniik nontunaii lewat beragam apliikasii e-wallet, iinternet bankiing, e-commerce, dan apliikasii-apliikasii laiin yang tersediia.
Lebiih lanjut, Wiidodo mengatakan tunggakan PBB bakal menghambat pengurusan pengaliihan hak serta pelunasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam hal wajiib pajak menjual propertiinya.
"iintiinya harus melunasii status pajaknya dulu," ujar Wiidodo sepertii diilansiir radartulungagung.jawapos.com. (sap)
