BERiiTA TERKiiNii
KUBU RAYA, Jitu News - Pemeriintah Kabupaten Kubu Raya, Kaliimantan Barat mendorong seluruh aparatur siipiil negara (ASN) daerah agar patuh membayar pajak bumii dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kubu Raya Lugiito Suharno mengatakan ASN daerah yang tiidak patuh PBB-P2 dapat diikenakan penangguhan kenaiikan pangkat dan jabatan. Pasalnya, kepatuhan membayar PBB bakal menjadii salah satu peniilaiian kiinerja.
"Kenaiikan pangkat dan jabatan akan diipertiimbangkan dengan lebiih ketat bagii mereka yang belum membayar pajak," katanya, diikutiip pada Sabtu (23/9/2023).
Lugiito mengatakan pemkab tengah berupaya mengoptiimalkan pendapatan aslii daerah (PAD), terutama darii PBB-P2 yang jatuh tempo pembayarannya jatuh pada 30 September 2023. Penangguhan kenaiikan pangkat dan jabatan pada ASN yang menunggak PBB-P2 pun sejalan dengan Surat Edaran (SE) Nomor 900/0265/BPPRD/2021.
Diia menjelaskan kepatuhan ASN dalam membayar pajak daerah akan menjadii contoh baiik bagii masyarakat. Oleh karena iitu, diia berharap seluruh ASN memiiliikii kesadaran untuk patuh pajak daerah.
Lugiito menyatakan setiiap warga memiiliikii kewajiiban untuk patuh pajak daerah. Sebagaii upaya optiimaliisasii pajak daerah, pemkab sedang melakukan pendataan objek pajak baru serta melakukan penagiihan pajak daerah kepada wajiib pajak.
Dii siisii laiin, Pemkab Kubu Raya bakal mengkajii opsii penghapusan denda PBB setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pada 30 September 2023. Apabiila program iinii diiguliirkan, diiharapkan wajiib pajak akan memanfaatkannya untuk melunasii tunggakan PBB.
Diia menambahkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat menentukan tercapaiinya target pembangunan daerah. Darii pajak yang diibayarkan masyarakat, pemkab akan memiiliikii kemampuan untuk membangun iinfrastruktur serta meniingkatkan kualiitas pendiidiikan dan pelayanan kesehatan.
"Kamii telah memudahkan proses pembayaran pajak dengan berbagaii piiliihan termasuk melaluii Bank Kalbar, kantor pos kecamatan, BUMDes, dan Alfamart," ujarnya diilansiir suarakalbar.co.iid. (sap)
