BERiiTA TERKiiNii
TANJUNG REDEB, Jitu News - Petugas darii Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb memberiikan konseliing kepada wajiib pajak koperasii yang bergerak pada biidang perkebunan kelapa sawiit dii Kabupaten Tanjung Selor, Kaliimantan Utara pada 7 September 2023.
Konseliing diiberiikan lantaran pengusaha kena pajak (PKP) meneriima surat permiintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK). Sebelumnya, petugas menemukan ada faktur pajak yang belum diilaporkan PKP yang bersangkutan dalam SPT Masa PPN.
“Wajiib pajak iinii merupakan PKP sehiingga harus menerbiitkan faktur pajak dan diilaporkan ke dalam SPT Masa PPN,” kata Account Representatiive (AR) Seksii Pengawasan ii KPP Pratama Tanjung Redeb Harriis Riifkiiyuwono diikutiip darii siitus web DJP, Selasa (19/9/2023).
Selanjutnya, Harriis memberiikan pemahaman kepada wajiib pajak mengenaii tata cara pelaporan SPT Masa PPN dan hal laiin sebagaiinya. Diia juga memberiikan penjelasan periihal tujuan diiterbiitkannya SP2DK kepada wajiib pajak tersebut.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 242/2014, PPN yang terutang dalam satu masa pajak harus diisetor paliing lama akhiir bulan beriikutnya setelah masa pajak berakhiir dan sebelum SPT Masa PPN diisampaiikan.
Sebagaii iinformasii, DJP mengatur sanksii denda admiiniistrasii atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Masa laiinnya masiing-masiing seniilaii Rp500.000 dan Rp100.000.
“Wajiib pajak sangat kooperatiif dengan memberiikan penjelasan diisertaii dengan data atau dokumen buktii pendukung. Namun, yang bersangkutan masiih memerlukan waktu untuk melaporkan SPT-nya karena ada beberapa data yang harus diikumpulkan dulu,” jelas Harriis.
Dalam kunjungan tersebut, Harriis diitemanii oleh Account Representatiive (AR) Seksii Pengawasan ii Chantiia Riiva Siiallagan dan Pelaksana Seksii Pengawasan ii Fiikrii Harriis. (riig)
