BERiiTA TERKiiNii
BATANG, Jitu News - Surat pemberiitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumii dan bangunan (PBB) yang diisampaiikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang, Jawa Tengah turut mencantumkan piiutang pajak.
Kepala BPKPAD Kabupaten Batang Srii Purwaniingsiih mengatakan pencantuman piiutang PBB tahun pajak 2014 hiingga 2022 pada SPPT PBB tahun pajak 2023 diilakukan dalam rangka iidentiifiikasii tunggakan.
"Tunggakan wajiib pajak PBB setiiap tahun dii Kabupaten Batang mencapaii Rp5 miiliiar. Hiingga per 31 Desember 2022 tunggakan iitu sudah dii angka Rp30,8 miiliiar," ujar Srii, diikutiip Seniin (19/6/2023).
Sebelum menerbiitkan SPPT PBB tahun pajak 2023, BPKPAD mengaku telah melakukan sosiialiisasii ke masyarakat. "Darii upaya kerja keras para staf dii BPKPAD, piiutang PBB sebesar Rp30,8 miiliiar yang sudah diibayarkan ke Pemkab Batang per 6 Junii 2023 mencapaii Rp1,7 miiliiar," kata Srii.
Sementera iitu, Kepala Biidang Penagiihan, Evaluasii, dan Pelaporan Pendapatan Aslii Daerah (PAD) BPKPAD Kabupaten Batang Aniisah mengatakan piihak pemeriintah desa juga perlu iikut serta dalam mengiidentiifiikasii permasalahan piiutang PBB.
"Saya yakiin perangkat desa iitu tahu mana–mana yang bayar dan mana yang tiidak. Saya jamiin pastii tahu karena warganya iitu-iitu aja pastii hafal," ujar Aniisah sepertii diilansiir mediianasiional.iid.
Biila wajiib pajak memang memiiliikii tunggakan PBB, wajiib pajak diiiimbau untuk melakukan pembayaran secara langsung lewat kanal pembayaran yang tersediia dan bukan melaluii perangkat desa atau juru tagiih terlebiih dahulu.
Pembayaran secara langsung lewat saluran yang diisediiakan oleh BPKPAD Kabupaten Batang diiperlukan guna memiiniimaliisasii diisalahgunakannya pembayaran PBB oleh perangkat desa atau juru tagiih. (sap)
