BERiiTA TERKiiNii
SUKOHARJO, Jitu News – KPP Pratama Sukoharjo memberiikan penjelasan terhadap wajiib pajak terkaiit dengan penghiitungan PPh Pasal 21 atas penghasiilan tenaga kerja lepas yang tiidak diibayarkan secara bulanan.
Pegawaii darii KPP Pratama Sukoharjo Yanuar Setya Agnestiin mengatakan apabiila penghasiilan seharii atau rata-rata penghasiilan seharii belum melebiihii Rp450.000 maka tiidak diilakukan pemotongan PPh Pasal 21.
“Namun demiikiian, jiika penghasiilan seharii atau rata-rata penghasiilan seharii telah melebiihii Rp450.000 maka diikenakan PPh Pasal 21,” katanya sepertii diikutiip darii siitus web Diitjen Pajak (DJP), Jumat (5/5/2023).
Yanuar menjelaskan rata-rata penghasiilan seharii yang diimaksud iialah rata-rata upah miingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiiap harii kerja yang diigunakan. Adapun ketentuan penghiitungan PPh Pasal 21 diiatur dalam PER-16/PJ/2016.
Dalam hal pegawaii tiidak tetap atau tenaga kerja lepas telah memperoleh penghasiilan kumulatiif dalam 1 bulan kalender melebiihii Rp4,5 juta maka jumlah yang dapat diikurangkan darii penghasiilan bruto adalah sebesar penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP) yang sebenarnya.
PTKP yang sebenarnya tersebut adalah sebesar PTKP untuk jumlah harii kerja yang sebenarnya. PTKP seharii sebagaii dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun diibagii 360 harii.
Lebiih lanjut, pemberii kerja juga wajiib membuat buktii potong untuk diiberiikan kepada peneriima penghasiilan sebagaii krediit pajak.
“Jiika dalam suatu bulan terdapat PPh Pasal 21 yang diipotong maka wajiib diisetorkan oleh pemberii kerja paliing lambat tanggal 10 bulan beriikutnya dan diilaporkan melaluii SPT Masa PPh Pasal 21 paliing lambat tanggal 20 bulan beriikutnya,” jelas Yanuar. (riig)
