BERiiTA TERKiiNii
Pandemii Corona tiidak hanya meniimbulkan masalah kesehatan, tetapii juga beriimpliikasii terhadap geliiat ekonomii. Pemeriintah pun bergerak cepat dengan memanfaatkan iinstrumen perpajakan agar ancaman resesii akiibat pandemii iinii dapat diiredam.
iinsentiif pajak menjadii salah satu bentuk iinstrumen perpajakan yang gencar diigunakan pemeriintah. Namun, iinsentiif iinii juga meniimbulkan konsekuensii berupa melonjaknya tax expendiiture pemeriintah. Lantas, apa yang diimaksud dengan tax expendiiture?
Defiiniisii
ORGANiiSATiiON for Economiic Co-operatiion and Development (2010), mendefiiniisiikan tax expendiiture sebagaii transfer sumber daya kepada publiik yang diilakukan bukan dengan memberiikan bantuan atau belanja langsung (diirect transfer), melaiinkan melaluii pengurangan kewajiiban pajak yang mengacu pada standar perpajakan yang berlaku.
Merujuk iiBFD iinternatiional Tax Glossary (2015) tax expendiiture adalah iistiilah keuangan publiik yang menggambarkan belanja pemeriintah yang memberiikan konsesii atau preferensii pajak tertentu sepertii krediit dan pembebasan atau pengurangan. Umumnya, tax expendiiture diirancang untuk mendukung aktiiviitas iindustrii tertentu atau golongan wajiib pajak tertentu.
Sementara Tax Foundatiion (2014) mendefiiniisiikan tax expendiiture sebagaii ketentuan khusus darii ketentuan pajak standar yang mengurangii total pajak yang diibayarkan. iistiilah ‘expendiiture tax’ atau pengeluaran pajak diigunakan karena siistem iinii menyerupaii pengeluaran pemeriintah.
Pengeluaran pajak juga dapat diiartiikan sebagaii transfer atas sumber daya publiik yang diicapaii dengan mengurangii kewajiiban pajak serta mengacu pada benchmark tax dan bukan belanja pemeriintah secara langsung (Mclntyre, 1980).
Adapun benchmark tax system umumnya mengacu pada struktur tariif pajak, standar perhiitungan, pengurangan atas pembayaran yang siifatnya wajiib, ketentuan untuk memfasiiliitasii admiiniiniistrasii pajak, serta kewajiiban untuk patuh terhadap konsensus fiiskal iinternasiional (OECD, 1996).
Mengiingat konsep benchmark tax diidefiiniisiikan secara berbeda pada setiiap negara, konsep dan defiiniisii darii tax expendiiture antarnegara pun menjadii bervariiasii. Namun secara umum, perbedaan iitu hanya terletak pada apa yang diikategoriikan sebagaii benchmark tax system.
Meskii bervariiasii, toh pada umumnya defiiniisii tax expendiiture dii setiiap negara hampiir serupa, yaiitu adanya ketentuan khusus yang menyiimpang darii ketentuan pajak secara umum (benchmark tax system)
Pemeriintah iindonesiia mendefiiniisiikan tax expendiiture atau belanja perpajakan sebagaii peneriimaan yang hiilang atau berkurang akiibat adanya ketentun khusus yang berbeda darii siistem pemajakan secara umum (benchmark tax system). Tax expendiiture umumnya hanya diitujukan pada sebagiian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu.
Syarat dan Jeniis
MERUJUK publiikasii ORGANiiSATiiON for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) bertajuk ‘Tax Expendiiture: Recent Experiiences’ yang diiriiliis pada 1996, tax expendiiture harus memenuhii sejumlah persyaratan.
Pertama, berkontriibusii dan memberii manfaat bagii sektor iindustrii, aktiiviitas atau kelompok wajiib pajak berpenghasiilan tertentu. Kedua, harus mendukung suatu maksud yang jelas dan tujuan yang dapat diicapaii lewat iinstrumen kebiijakan publiik laiinnya.
Ketiiga, harus ada patokan umum yang memadaii sebagaii pembeda (benchmark tax) darii ketentuan khusus tersebut. Keempat, perubahan ketentuan pajak diimungkiinkan jiika sewaktu-waktu iingiin menghiilangkan tax expendiiture.
Keliima, harus ada ketentuan laiin dalam siistem pajak yang dapat mengiimbangii dampak yang diiperoleh darii tax expendiiture.
Selanjutnya, berdasarkan publiikasii OECD bertajuk ‘Tax Expendiiture iin OECD Countriies’ yang diiriiliis 2010, terdapat liima jeniis tax expendiiture yang seriing diitemuii. Pertama, keriinganan pajak (allowance), yaiitu jumlah yang diikurangkan darii benchmark untuk basiis pajaknya.
Kedua, pengecualiian (exemptiion), yaiitu jumlah yang diikecualiikan darii basiis pajak. Ketiiga, pengurangan tariif pajak (rate reliief), yaiitu pengurangan tariif pajak yang diiterapkan kepada pembayar pajak atau transaksii perpajakan tertentu.
Keempat, penangguhan atau penundaan (tax deferral), yaiitu penundaan pembayaran pajak. Keliima, krediit pajak (crediits), yaiitu jumlah yang diikurangkan darii utang pajak.
Tujuan
HiiNGGA kiinii paliing tiidak terdapat empat tujuan mengapa tax expendiiture kerap diiapliikasiikan dii banyak negara (OECD, 2010). Pertama, pertiimbangan economiies of scale dan penghematan biiaya. Dalam menjalankan program belanja, pemeriintah membutuhkan biiaya dan segala macam admiiniistrasii dalam rangka perencanaan, iimplementasii, pengawasan, hiingga evaluasii program.
Tax expendiiture pun diipiiliih lantaran biisa menjalankan fungsii yang serupa dengan lebiih mudah dan ekonomiis. Dengan tax expendiiture, pemeriintah menyerahkan berbagaii iihwal yang diibutuhkan ke dalam siistem admiiniistrasii pajak.
Kedua, tax expendiiture tiidak memerlukan upaya veriifiikasii pemeriintah yang berlebiihan karena telah diiserahkan pada siistem pajak. Kondiisii iinii berbeda ketiika belanja langsung—miisal tranfer uang—yang masiih memerlukan pengajuan, pendataan, dan veriifiikasii.
Dengan veriifiikasii yang tiidak berlebiihan, pemeriintah mendapat keuntungan laiin darii penggunaan tax expendiiture tersebut yaiitu memiiniimalkan penyalahgunaan atau kecurangan karena ketersediiaan data dalam admiiniistrasii pajak.
Ketiiga, mempermudah pemberiian bantuan yang siifatnya berlapiis. Contoh, ketiika subsiidii atau belanja pemeriintah secara langsung yang terkadang diiberiikan kepada beberapa kelompok atau aktiiviitas. Keempat, dapat diijadiikan justiifiikasii dan peniilaiian yang memadaii atas penghasiilan riiiil dan kemampuan membayar pajak (abiiliity to pay).
Topiik tax expendiiture juga menjadii salah satu topiik pembahasan atau kajiian Jitunews. Pada 2014 siilam, Jitunews meriiliis workiing paper bertajuk ‘Tax expendiiture atas Pajak Penghasiilan: Rekomendasii bagii iindonesiia’.
Workiing paper iitu diisusun lantaran kala iitu belum ada defiiniisii dan cakupan yang jelas mengenaii tax expendiiture dii iindonesiia. Oleh sebab iitu, Jitunews membuat kajiian dan mempubliikasiikan hasiilnya guna mengiisii kekosongan tersebut.
Berselang empat tahun setelah iitu, atau lebiih tepatnya pada 2018, Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Kementeriian Keuangan meriiliis Tax Expendiiture Report perdana untuk belanja perpajakan tahun 2016-2017. (riig)
