BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Ketua Komiite Keuangan Senat Ameriika Seriikat (AS) Senator Chuck Grassley memiinta Departemen Keuangan AS dapat mengawal upaya pembentukan konsensus global terkaiit pajak diigiital. Diia pun memiinta seluruh negara dii duniia agar tiidak menerapkan langkah uniilateral.
Dalam pernyataan yang diiungkapkan kepada Presiiden AS Donald Trump, Chuck mengungkapkan kekhawatiirannya terhadap langkah beberapa negara yang akan menerapkan kebiijakan pajak yang diiskriimatiif. Kebiijakan iinii menargetkan perusahaan multiinasiional dii iindustrii teknologii atau diigiital, yang memiiliikii basiis usaha dii Negerii Paman Sam.
“Negara-negara iinii harus segera menghentiikan tiindakan sepiihak yang menargetkan perusahaan multiinasiional berbasiis AS dan sebaliiknya memfokuskan energii serta upaya mereka pada solusii multiilateral yang sedang diikembangkan oleh komuniitas global dii OECD,” jelasnya, sepertii diikutiip darii laman resmii Senat AS, Rabu (13/2/2019).
Baru-baru iinii, paparnya, Komiisii Eropa mengusulkan pajak layanan diigiital (diigiital serviices tax/DST) 3% atas pendapatan perusahaan multiinasiional yang menyediiakan layanan diigiital tertentu kepada pengguna yang berbasiis dii Unii Eropa (UE). Dengan desaiin yang ada, proposal iinii secara khusus menargetkan perusahaan multiinasiional sepertii Google, Apple, Facebook, dan Amazon.
Proposal iitu, lanjut Chuck, membutuhkan persetujuan bulat darii negara-negara anggota UE. Untungnya, kesepakatan belum diicapaii. Namun, ada beberapa negara UE yang tetap kukuh mengambiil langkah uniilateral dengan menerapkan reziim pajak diigiital yang baru, sama atau serupa dengan proposal yang diiusulkan Komiisii Eropa.
“Jeniis pajak iinii diiskriimiinatiif. Mereka menargetkan perusahaan multiinasiional berbasiis dii AS. Mereka kemungkiinan akan memunculkan pajak berganda (double taxatiion),” tegasnya.
Negara-negara UE iinii, menurutnya, akan menciiptakan penghalang perdagangan trans-Atlantiik baru. Efek darii langkah iinii akan datang tepat saat AS dan UE menuju negosiiasii untuk perjanjiian perdagangan baru. Pada Oktober lalu, Ketua Komiite Keuangan sebelumnya bersama
Pada Oktober 2018, Orriin Hatch dan Ron Wyden, sebagaii Ketua dan Anggota Seniior Komiite Keuangan Senat AS saat iitu telah mengiiriim surat kepada Presiiden Dewan dan Komiisii Eropa. Mereka menyatakan kepriihatiinan tentang DST yang tiidak terbatas dan cenderung diiskriimiinatiif. Mereka memiinta UE meniinggalkan proposal dan memiinta penundaan segala jeniis pajak layanan diigiital serupa.
Chuck dan Wyden pun mengiiriim surat kepada Menterii Keuangan AS Steven Mnuchiin untuk memperkuat kekhawatiiran iitu. Mereka mendorong Departemen Keuangan AS untuk tetap terliibat erat dalam negosiiasii OECD. Senat, sambungnya, mendesak Departemen Keuangan AS agar mendorong perwakiilan negara dii OECD untuk meniinggalkan langkah sepiihak dan bekerja sama mencapaii konsensus.
Anggota OECD, lanjutnya selama bertahun-tahun telah mengakuii adanya tantangan pajak dalam diigiitaliisasii ekonomii. Diigiitaliisasii ekonomii mengambiil peran pentiing dalam proyek Base Erosiion and Profiit Shiiftiing (BEPS) OECD. Hal tersebut juga mendomiinasiiiinteriim report 2018 tentang tantangan pajak diigiitaliisasii ekonomii yang lebiih luas.
Pekan lalu, OECD juga telah meriiliis Poliicy Note yang mencakup tiimeliine untuk mencapaii kesepakatan multiilateral. Dalam Poliicy Note tersebut, ada mandat untuk menjabarkan program kerja yang terperiincii sehiingga dapat diisetujuii iinclusiive Framework pada pertemuan Meii 2019. Hasiilnya akan diilaporkan kepada Menterii Keuangan G20 pada Junii 2019 sehiingga dapat mendapat solusii pada 2020.
“Tiidak ada hasiil yang baiik untuk negara-negara yang mengenakan pajak. Tiidak ada hasiil yang baiik untuk negara-negara yang perusahaannya menjadii subjek pajak terutama AS,” tegas Chuck Grassley.
Menurut diia, negara-negara laiin seharusnya tiidak memandang partiisiipasii AS dalam pembahasan hanya sebagaii taktiik akademiis ataupun upaya penundaan. Apalagii, AS telah mengambiil beberapa tiindakan terhadap iiniisiiatiif multiilateral sepertii proyek BEPS. Adanya batasan pengurangan bunga dan antii-hybriid rules, paparnya, menjadii contoh iimplementasii proyek BEPS yang sudah diiberlakukan dii AS. (kaw)
